Salah Estimasi Pasien Corona Bikin Dana Kesehatan Seret Cair

CNN Indonesia | Rabu, 26/08/2020 07:46 WIB
Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo mengungkap pemerintah mengestimasi jumlah pasien corona mencapai 300 ribu jiwa di awal pandemi. Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo mengungkap pemerintah mengestimasi jumlah pasien corona mencapai 300 ribu jiwa di awal pandemi. Ilustrasi. (ANTARAFOTO/Adiwinata Solihin).
Jakarta, CNN Indonesia --

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengungkapkan alasan lambatnya realisasi anggaran penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional untuk sektor kesehatan. Salah satunya, berlebihnya estimasi awal pasien covid-19.

Ia menuturkan bahwa pemerintah memproyeksikan kasus covid-19 bakal tembus 300 ribu jiwa. Karena angka positif tak sebesar itu, maka pagu anggaran pun tak terpakai dan menumpuk.

Oleh karena itu, ia bilang pagu anggaran sektor kesehatan direalokasi untuk kepentingan lainnya seperti keperluan vaksin covid-19 atau insentif tenaga kesehatan.


"Dulu Kemenkes pasien covid estimasikan 300 ribu (orang), maka muncul cadangan yang cukup besar. Nah, karena pasien tidak sebesar itu, sekarang dilakukan realokasi ke pos lain," katanya lewat video conference, Selasa (25/8).

Per 19 Agustus, realisasi anggaran sektor kesehatan sebesar Rp7,36 triliun. Angka itu setara 13,98 persen dari pagu anggaran Rp87,55 triliun. Dari total anggaran tersebut, masih ada anggaran yang belum memiliki daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) senilai Rp34,9 triliun.

Pun mengakui realisasi lambat, Yustinus menyebut dirinya memahami situasi di lapangan. Ia bilang wajar jika berbagai pihak baik Kemenkes maupun pemerintah daerah kebingungan membelanjakan uang puluhan triliun dalam waktu singkat.

Tuntutan untuk menyalurkan secara gesit disebutnya terhalang oleh pola birokrasi bertele-tele yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Sehingga, untuk mengubah pun membutuhkan waktu penyesuaian.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karena itu, Yustinus menilai pandemi adalah momentum yang tepat untuk mereformasi birokrasi pemerintah agar bisa lebih gesit.

"Pemerintah juga belajar menyesuaikan dan mencoba cepat tapi toh prosedur dan sebagainya tidak bisa serta merta mengikuti itu, pola sudah terbentuk bertahun-tahun," ucapnya.

(wel/sfr)