Sri Mulyani Sebut RI Ketat Kelola Utang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pengelolaan utang negara dilakukan dengan memenuhi prinsip kehati-hatian serta dilaksanakan dengan proses yang akuntabel dan transparan.

Bentuk kehati-hatian tersebut, ujarnya dalam pokok-pokok tanggapan pemerintah terhadap pandangan DPR mengenai rancangan undang-undang tentang pelaksanaan APBN 2019, tercermin dari kebijakan pembiayaan untuk mengendalikan rasio utang dalam batas aman.

Bahkan, menurutnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang ketat membatasi utang serta defisit APBN lewat peraturan perundang-undangan.

"Secara lebih luas, kehati-hatian dalam pengelolaan utang dan fiskal keseluruhan akan terus dijaga karena Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan batasan ketat dalam hal defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB," tutur Sri Mulyani di DPR, Selasa (25/8).

Sebagai catatan, sesuai Undang-undang Keuangan Negara, rasio utang terhadap PDB dipatok maksimal 60 persen.

Ia melanjutkan, belanja untuk pembayaran bunga utang pada tahun 2019 sendiri meningkat dibandingkan tahun 2018 terutama pada Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara dan Belanja Pembayaran Imbalan SBSN.

Sebab, beban utang yang diperoleh dari penerbitan SBN maupun penarikan pinjaman, terus mengalami fluktuasi menyesuaikan dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing instrumen utang dan realisasi variabel makro ekonomi yang mempengaruhinya.

[Gambas:Video CNN]

Variabel tersebut antara seperti nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain dan tingkat suku bunga referensi," jelas Sri Mulyani.

Untuk itu lah, dalam menjaga fluktuasi pembayaran bunga utang, pemerintah memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang murah, seperti pinjaman luar negeri dalam kerangka kerja sama bilateral dan multilateral.

"Dari sisi tenor, pengadaan utang dilakukan melalui kombinasi utang jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan kapasitas dan daya serap pasar sehingga pembayaran bunga di masa mendatang berada dalam level yang manageable," jelasnya.