Menperin Hanya Mampu Serap Anggaran Rp1,93 T pada 2020

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memproyeksi jumlah anggaran yang terserap hingga akhir 2020 hanya Rp1,93 triliun. Angka itu hanya 92,31 persen dari pagu yang mencapai Rp2,09 triliun.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan ada sisa anggaran yang berpotensi tak terpakai sekitar Rp160 miliar. Dana yang tak terserap itu salah satunya terdiri dari belanja pegawai yang sebesar Rp84,4 miliar.

Agus bilang anggaran belanja pegawai berpotensi tak terserap 100 persen karena tidak terserapnya tunjangan kinerja (tukin) dan tunjangan hari raya (THR) untuk eselon I dan II. Diketahui, pemerintah tahun ini tak memberikan THR kepada seluruh pejabat eselon I dan II karena pandemi virus corona.

"Proyeksi anggaran Kemenperin sisa anggaran Rp161,73 miliar terdiri dari belanja pegawai Rp84,4 miliar, karena tidak terserapnya tukin, THR untuk eselon I dan II. Tidak diserahkan atau diberikan," ungkap Agus dalam video conference, Kamis (27/8).

Selain itu, Agus bilang penyerapan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tak sesuai dengan harapan. Kemenperin sebelumnya mengusulkan CPNS sebanyak 2 ribu orang, sedangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) hanya memberikan slot sebanyak 400 orang.

"Kami usulakan 2 ribu (CPNS) tapi ditetapkan dan disetujui kemenpan-RB 400 (CPNS). Jadi terdapat sisa anggaran belanja pegawai cukup besar yakni Rp84,48 miliar," terang Agus.

Selain belanja pegawai, Agus menyatakan anggaran dari belanja barang sebesar Rp70,45 miliar juga berpotensi tak terserap hingga akhir 2020. Kemudian, anggaran sebesar Rp6,57 miliar dari belanja modal juga diproyeksi tak terserap.

[Gambas:Video CNN]

Untuk itu, Agus mengusulkan untuk melakukan realokasi anggaran sebesar Rp60 miliar dari pos belanja pegawai. Ia bilang anggaran itu akan digunakan untuk beberapa kegiatan untuk mendukung manajemen di kementerian, program pengembangan teknologi, pengembangan wilayah industri, dan pengembangan program sumber daya manusia (SDM) industri.

"Dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran Kementerian Perindustrian 2020, kami mengajukan usulan melakukan kegiatan realokasi anggaran yang bersumber dari belanja pegawai yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp60 miliar," jelas Agus.

Sementara, Agus menjelaskan realisasi anggaran Kementerian Perindustrian per 24 Agustus 2020 baru 47,9 persen dari pagu sebesar Rp2,09 triliun. Ini artinya, dana yang terserap baru sebesar Rp989,64 miliar.

"Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran tentu masalah klasik, terganggu akibat pandemi dan beberapa anggaran mengalami pemotongan atau refocusing," ucap Agus.

Realisasi Anggaran BKPM

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan realisasi penyerapan anggaran per 24 Agustus 2020 sebesar Rp251,05 miliar. Ini artinya, realisasi penyerapan baru sebesar 47 persen dari pagu Rp524,41 miliar.

"Sisanya 53 persen. Insyaallah sampai akhir Desember 2020 di atas 90 persen," kata Bahlil.

Bahlil menerangkan realisasi anggaran 2015 hingga 2019 rata-rata sebesar 87 persen hingga 93 persen. Rinciannya, realisasi anggaran pada 2015 sebesar 90 persen, 2016 sebesar 89,5 persen, 2017 sebesar 93,1 persen, 2018 sebesar 87,68 persen, dan 2019 sebesar 93,21 persen.

"Artinya realisasi semakin tinggi," imbuh Bahlil.

Ia memaparkan pagu anggaran BKPM pada 2017 sebesar Rp470 miliar, sedangkan realisasinya sebesar Rp438 miliar. Lalu, pagu pada 2018 sebesar Rp548 miliar dan realisasi Rp480 miliar.

Selanjutnya, pemerintah memberikan anggaran kepada BKPM sebesar Rp640 miliar pada 2019. Namun, BKPM hanya menggunakan anggaran sebesar Rp597 miliar.

"Yang tidak terealisasi ini hanya sisa tender saja dan beberapa perwakilan kami yang gajinya kami turunkan. Ini karena kerjanya tidak produktif di beberapa negara. Jadi itu sisanya," pungkas Bahlil.