Erick Thohir Minta Pebisnis Tak Minta Vaksin Corona ke Negara

Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir meminta pengusaha kelas kakap memberikan vaksin virus corona atau covid-19 kepada pekerja bila hasil produksi nasional sudah bisa didistribusikan.

Ia ingin para pengusaha memenuhi sendiri kebutuhan vaksin untuk pekerja tanpa meminta bantuan kepada pemerintah. Apalagi, bantuan subsidi pengadaan vaksin.

Hal ini disampaikan Erick usai bertemu dengan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Beberapa diantaranya merupakan bos-bos dari grup bisnis besar, seperti Grup Lippo, Grup Astra, Grup Sinar Mas, hingga Grup Medco.

"Kami sampaikan ke Kadin bahwa nanti ada program vaksin mandiri, ya kami harapkan juga anggota Kadin mandiri lah, tidak perlu minta yang subsidi," ujar Erick saat konferensi pers virtual, Rabu (2/9).

Menurut Erick, sejauh ini para pengusaha kakap mengerti dengan kebijakan pemerintah. Bahkan, mereka pun ingin membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan vaksin bagi pekerja.

"Bahkan tadi saya dapat tanggapan yang positif dari grup Kadin di sini, ada Grup Lippo, Grup Astra, Grup Sinar Mas, Grup Medco yang bukan tidak mungkin mereka berani untuk beli vaksin sendiri untuk kebutuhan karyawan mereka," katanya.

Erick bilang pemerintah ingin swasta memenuhi sendiri kebutuhan vaksin bagi pekerja agar distribusi lebih merata. Selain itu, tidak serta merta menjadi beban pemerintah sendiri.

[Gambas:Video CNN]

"Kami tidak mau beban dari keseluruhan ini menjadi beban pemerintah seperti selama ini," tuturnya.

Kendati begitu, belum ada rincian lebih lanjut terkait jumlah vaksin covid-19 yang akan dialokasikan pemerintah ke para grup bisnis kelas kakap. Begitu juga dengan jadwal pasti dan mekanismenya.

Sejauh ini, pemerintah merancang dua tipe vaksin covid-19. Pertama, yang akan dibagikan sebagai bantuan pemerintah ke masyarakat dan kedua yang secara mandiri diberikan melalui kerja sama dengan pihak lain.

Untuk bantuan vaksin covid-19 dari pemerintah, rencananya akan diberikan ke 93 juta orang yang ada di daftar kepesertaan BPJS Kesehatan. Namun, belum ada penjelasan mengenai mekanisme dan jadwalnya.

"Vaksin yang bantuan pemerintah melalui data BPJS Kesehatan, ada 93 juta orang yang sangat memerlukan. Jadi kita memastikan yang membutuhkan itu harus dibantu oleh program pemerintah," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan pemerintah ingin bantuan vaksin ini tepat sasaran. Sebab, vaksin merupakan hal paling prioritas saat ini.

Ia tidak ingin bantuan vaksin justru seperti program-program bantuan pemerintah sebelumnya yang belum cukup tepat sasaran. Misalnya, program subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga subsidi listrik.

"Ketika kita bicara subsidi listrik 450 VA, 900 VA, kita harapkan jangan salah sasaran, jangan sampai juga seperti subsidi BBM yang dinikmati kalangan yang tidak pantas menerima BBM itu," pungkasnya.