Kementerian Keuangan menyiapkan dana cadangan fiskal (fiscal buffer) sebesar Rp60 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Anggaran tersebut naik Rp50 triliun dari APBN 2020 yang hanya Rp10 triliun.
"Cadangan fiskal Rp60 triliun dari pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) nota keuangan, defisit dimasukkan ke cadangan fiskal," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam video conference, Rabu (2/9).
Sri Mulyani menjelaskan pemerintah sengaja melakukan pencadangan demi mengantisipasi peningkatan belanja melebihi target yang ditetapkan dan penerimaan negara tak menyentuh target. Maklum, situasi masih serba tak pasti akibat pandemi virus corona.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Antisipasi belanja meningkat atau penerimaan negara turun," imbuh Sri Mulyani.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan pemerintah menargetkan belanja dalam RAPBN 2021 sebesar Rp2.747,5 triliun. Sementara, pendapatan negara hanya Rp1.776,4 triliun.
Jokowi mencontohkan beberapa belanja yang akan dilakukan salah satunya adalah sektor kesehatan. Dana yang disiapkan sebesar Rp169,7 triliun atau setara dengan 6,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kemudian, anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp549,5 triliun atau 20 persen dari total belanja di APBN. Lalu, pembangunan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) pada 2021 sebesar Rp30,5 triliun.
Sementara, pembangunan infrastruktur dialokasikan sebesar Rp414 triliun, ketahanan pangan Rp104,2 triliun, perlindungan sosial Rp419,3 triliun, dan pariwisata Rp14,4 triliun.
Dengan target tersebut, Jokowi menargetkan defisit RAPBN 2021 sebesar 5,5 persen. Angka ini naik prediksi sebelumnya yang berada di kisaran 4,5 persen sampai 4,7 persen.