Pemerintah Raup Rp32,75 T dari Lelang 7 Surat Utang Negara

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meraup Rp32,75 triliun dari lelang 7 surat utang negara (SUN) pada Selasa (20/10). Lelang itu dilakukan sebagai bagian dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, pemerintah melelang tujuh seri SUN yaitu SPN03210121 (new issuance), SPN12210701 (reopening), FR0086 (reopening), FR0087 (reopening), FR0080 (reopening), FR0083 (reopening) dan FR0076 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia.

Direktur SUN DJPPR Kemenkeu Deni Ridwan mengungkapkan total penawaran yang masuk dari lelang tersebut mencapai Rp83,02 triliun. Nilai itu melonjak 67,8 persen dibandingkan dengan permintaan pada lelang SUN sebelumnya, Rp49,47 triliun.

"Pemerintah memutuskan untuk menyerap permintaan sebesar Rp32,75 triliun dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, termasuk untuk pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional. Keputusan itu juga mempertimbangkan yield/imbal hasil SBN yang wajar di pasar sekunder," ujar Deni dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (20/10).

Menurut Deni, penurunan imbal hasil SUN dalam beberapa hari terakhir dan peningkatan penawaran dipengaruhi oleh membaiknya kondisi pasar domestik yang ditunjang oleh turunnya persepsi risiko Indonesia yang tercermin dalam penurunan CDS Indonesia dalam satu bulan terakhir, nilai tukar yang relatif stabil, likuiditas di pasar keuangan yang cukup tinggi, serta kondisi pasar global yang kondusif.

Selain itu, Deni juga mencatat partisipasi investor asing secara nominal pada lelang kali ini lebih tinggi dibandingkan dengan lelang sebelumnya. Tercatat, penawaran investor asing mencapai Rp11,97 triliun, atau naik dari sebelumnya, Rp7,53 triliun.

"Minat tertinggi investor asing di lelang kali ini berada pada tenor 10 dan 15 tahun," jelas Deni.

Jika dirinci, untuk seri SPN03210121 yang jatuh tempo pada 21 Januari 2021, pemerintah menyerap Rp2,25 triliun dengan tingkat kupon diskonto. Kemudian, untuk seri SPN12210701, pemerintah menyerap Rp1,8 triliun dengan kupon diskonto dan jatuh tempo 1 Juli 2021.

Selanjutnya, untuk seri FR0086, pemerintah menyerap Rp6,85 triliun, dengan jatuh tempo 15 April 2026 dan tingkat kupon 5,5 persen. Lalu, untuk seri FR0087 pemerintah menyerap Rp8,15 triliun dengan jatuh tempo 15 Februari 2031 dan tingkat kupon 5,5 persen.

Berikutnya, untuk seri FR0080, pemerintah memenangkan Rp8,35 triliun dengan tawaran kupon 7,5 dan jatuh tempo 15 Juni 2035. Untuk seri FR0083, pemerintah menyerap Rp2,85 triliun dengan tawaran kupon 7,5 persen dan jatuh tempo 15 April 2040.

Terakhir, untuk seri FR0076, pemerintah menyarap Rp2,5 triliun dengan jatuh tempo 15 Mei 2048 dan tingkat kupon 7,37 persen.

[Gambas:Video CNN]