Sri Mulyani Beri Insentif Pajak untuk Riset Vaksin Corona

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan insentif pajak bertajuk super tax deduction kepada wajib pajak yang mengembangkan riset vaksin corona (covid-19) dan industri farmasi secara menyeluruh. Hal ini untuk mendukung pengadaan vaksin di dalam negeri.

"Sebenarnya ini untuk keseluruhan inovasi research, kami berikan super tax deduction. Kalau hari ini, fokus untuk penemuan vaksin dan seluruh resource perhatian ditujukan kepada kegiatan itu," ungkap Ani, sapaan akrabnya, saat konferensi pers APBN KiTa edisi September 2020 secara virtual, Senin (19/10).

Ketentuan pemberian insentif pajak ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia. Beleid itu diteken dan berlaku mulai 9 Oktober 2020.

Melalui beleid tersebut, Ani memberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia kepada wajib pajak (WP) yang melakukan kegiatan penelitian. Pengurangan diberikan dalam jangka waktu tertentu.

Bendahara negara ingin insentif semacam ini bisa memacu perkembangan riset vaksin dan industri farmasi secara menyeluruh. Sebab, menurutnya, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas industri farmasi seperti negara-negara maju yang sudah lebih dulu.

"Negara-negara yang punya farmasi industri kuat, dia mampu untuk dapat terus berharap menemukan solusi pandemi dan sekaligus meng-establish leadership di dunia internasional," katanya.

Selain itu, ia ingin insentif ini bisa dimanfaatkan Indonesia dalam pengadaan vaksin yang tengah menjadi fokus pemerintah dan merupakan langkah konkret untuk mempercepat pengadaan vaksin.

"Kami harap, perusahaan farmasi kita bisa menggunakan momentum covid ini sekaligus berbagai instrumen yang diberikan pemerintah, termasuk super tax deduction, yang mereka bisa peroleh untuk research di bidang farmasi yang akan sangat berguna untuk Indonesia," tuturnya.

Kepala BKF Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menambahkan khusus untuk vaksin dan farmasi, insentif ini bisa dinikmati oleh BUMN dan perusahaan swasta. Khususnya untuk rencana bisnis jangka menengah.

Sementara secara sektoral, insentif pajak ini sebenarnya tidak hanya menyasar industri farmasi, namun juga industri lain. Mulai dari pangan, tekstil, alat transportasi, elektronika, energi, barang modal, agro industri, kimia dasar dan sebagainya.

[Gambas:Video CNN]

"Ini untuk mendorong aktivitas litbang agar lebih kuat dan mendorong partisipasi swasta lebih banyak di litbang," pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah kini tengah melakukan pengadaan vaksin corona melalui PT Bio Farma (Persero). BUMN itu diminta bekerja sama dengan para perusahaan dari luar negeri untuk menghadirkan vaksin di Indonesia, seperti Sinopharm, Sinovac, CanSino, hingga G42.