Jokowi Minta K/L dan Pemda Utamakan Serap Produk Lokal

CNN Indonesia | Kamis, 22/10/2020 17:30 WIB

Presiden Jokowi menilai daya beli masyarakat bisa terangkat apabila kementerian/lembaga dan pemda mengutamakan penyerapan produk lokal. (Screenshot via youtube Sekretariat Presiden).

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan setiap kementerian/lembaga (k/l) dan pemerintah daerah (pemda) untuk mengutamakan penyerapan produk dalam negeri. Khususnya, untuk produk pertanian dan barang yang dihasilkan oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Saya telah meminta agar belanja k/l serta pemda agar mengutamakan penyerapan produk-produk dalam negeri, baik pertanian maupun UMKM," ujar Jokowi dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2020," Kamis (22/10).

Dengan mengutamakan produk dalam negeri, ia berharap uang yang mengalir ke masyarakat semakin banyak. Dengan demikian, daya beli masyarakat bisa sedikit tertolong di masa pandemi covid-19.

Lihat juga:

Jokowi Resmikan Pabrik Gula Bombana, Impor Bisa Berkurang

Selain penyerapan produk lokal, Jokowi juga memerintahkan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini terutama untuk belanja bantuan sosial (bansos) dan belanja modal.

"Saya harapkan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat diperkuat lagi di daerah. Itu dengan percepatan realisasi APBN," tutur Jokowi.

Ia bilang secara keseluruhan pemerintah telah menyalurkan beberapa skema bansos, seperti bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH), BLT dana desa, subsidi gaji, dan program kartu prakerja.

"Dengan berbagai skema bantuan sosial tersebut diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Menaikkan permintaan dan akhirnya akan mendorong tumbuhnya pasokan," ujar Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana untuk penanganan pandemi virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu dialokasikan untuk berbagai sektor.

Rinciannya, untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp53,55 triliun.