Reaksi Warga Dapat Subsidi Tiket Pesawat di Akhir Tahun

Pemerintah akan memberikan subsidi tiket pesawat mulai 23 sampai 31 Desember mendatang. Keringanan itu diberikan bagi masyarakat yang bepergian melalui 13 bandara wilayah yang menopang sektor pariwisata.

Kendati demikian, kebijakan ini tak serta merta disambut gembira masyarakat. Beberapa di antaranya mengaku masih ngeri dengan kasus harian covid-19 yang tak kunjung melandai. Mereka menunda perjalanan baik ke tempat liburan maupun pulang kampung dengan alasan seragam: menjaga kesehatan.

Ida, misalnya, enggan memanfaatkan layanan subsidi tersebut meski kakinya sudah "gatal" untuk melancong ke tempat wisata. Ia memilih menunggu sampai vaksin diproduksi atau sampai kasus harian covid-19 bisa ditekan.

"Secara pribadi ini enggak bikin aku pengen berwisata, ya, karena kan masih corona. Kecuali kalau vaksinnya udah ketemu dan sudah teruji," ucap pegawai swasta di Jakarta ini kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/10).

Menurut Ida, kebijakan pemerintah sebetulnya cukup tepat untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata yang tumbang akibat pandemi covid-19. Namun, hal tersebut seharusnya tak dilakukan ketika angka kasus harian masih tinggi.

Jika pariwisata dibuka terlalu cepat, menurut Ida, hal ini justru bisa menghambat proses pemulihan pariwisata itu sendiri. Ia mencontohkan, jika salah satu wisatawan asal Jakarta yang pergi ke Lombok terinfeksi covid-19 namun tanpa gejala (OTG), ia bisa memunculkan kluster baru dan membuat tempat wisata tersebut akan dijauhi turis.

Terlebih kapasitas rumah sakit atau fasilitas kesehatan di beberapa daerah yang jadi tempat wisata belum memadai.

"Sebenarnya kalau untuk orang-orang kalangan menengah ke atas yang hobinya travelling kebijakan ini menguntungkan banget, tapi siapa yang bisa jamin mereka aman dari covid-19?" sambungnya.

Ida berharap pemerintah memikirkan ulang kebijakan ini. Terutama, kata dia, agar subsidi yang diberikan bisa benar-benar dirasakan masyarakat.

"Aku juga mau liburan, makanya justru khawatir kalau subsidinya dimulai dari sekarang. Jangan-jangan kalau udah vaksin merata, kasus menurun, justru subsidinya udah enggak ada," tutur Ida.

Sebaliknya, Iqbal salah satu karyawan di instansi pemerintah pusat mengaku gembira dengan subsidi tiket pesawat. Namun, hal itu bukan karena ia ingin pergi berwisata melainkan agar bisa segera pulang ke kampungnya di Yogyakarta.

Sudah 7 bulan lebih rencana pulang Iqbal selalu tertunda. Selain karena larangan mudik, juga karena harga tiket pesawat masih mahal. Belum lagi ada biaya tambahan untuk rapid test di tiap bandara yang masih jadi syarat untuk bisa terbang.

"Mau naik kereta susah. Kerjaan banyak, waktu di jalanannya lama. Jadi pesawat satu-satunya transportasi yang bisa diandalkan sih," ujarnya.

Ia juga berharap pemerintah tak hanya mensubsidi tiket pesawat untuk menstimulus sektor penerbangan, melainkan juga menghilangkan syarat rapid test yang selama ini banyak dinilai tak cukup akurat untuk membuktikan apakah penumpang negatif covid-19 atau sebaliknya.

"Mendingan dihapus aja, enggak berguna juga toh," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto menyebut untuk tiket penerbangan sebelum 1 Januari 2021, calon penumpang akan dibebaskan biaya Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U).

Namun, penghapusan tarif PJP2U hanya diberikan untuk penerbangan yang dilakukan di 13 bandara yang merupakan penopang sektor pariwisata.

Ketiga belas bandara yang dimaksud adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang (CGK), Bandara Internasional Hang Nadim, Batam (BTH), Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang (KNO), dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar (DPS).

Lalu, Bandara Internasional Kulon Progo, Yogyakarta (YIA), Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta (HLP), Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Lombok, Praya (LOP) dan Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang (SRG).

[Gambas:Video CNN]

Kemudian, Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado, (MDC), Bandara Internasional Labuan Bajo (LBJ), Bandara Internasional Silangit, Tapanuli Utara (DTB), Bandara Internasional Blimbingsari, Banyuwangi (BWX), dan Bandara Internasional Adi Sucipto, Yogjakarta (JOG).

Untuk stimulus transportasi kepariwisataan, pemerintah secara total mengucurkan dana Rp216,55 miliar yang terdiri dari pembebasan tarif PJP2U senilai Rp175,74 miliar dan stimulus kalibrasi fasilitas penerbangan yaitu Rp40,81 miliar.