AirAsia Respons Gugatan Karyawan: Tidak Tepat

CNN Indonesia | Jumat, 23/10/2020 17:24 WIB
PT Indonesia AirAsia Extra menyayangkan gugatan 14 karyawan karena kedua belah pihak dianggap sudah melakukan musyawarah. PT Indonesia AirAsia Extra menyayangkan gugatan 14 karyawan karena kedua belah pihak dianggap sudah melakukan musyawarah. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/FAUZAN).
Jakarta, CNN Indonesia --

PT Indonesia AirAsia Extra (AirAsia X Indonesia/IAAX) buka suara terkait gugatan dari 14 karyawan atas tuduhan penelantaran karena tidak membayar cuti sesuai hak karyawan selama enam bulan. Tuduhan itu juga diberikan ke PT Indonesia AirAsia.

Terkait gugatan ini, manajemen IAAX menilai gugatan tersebut sedikit salah sasaran karena IAAX dan Indonesia AirAsia adalah entitas yang berbeda sehingga tuntutan ke AirAsia Indonesia dinilai tidak tepat.

"Mengklarifikasi bahwa PT Indonesia AirAsia Extra dan PT Indonesia AirAsia (AirAsia Indonesia) adalah entitas yang berbeda sehingga tuntutan yang diarahkan kepada AirAsia Indonesia adalah tidak tepat," ungkap manajemen kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/10).


Sementara terkait isi gugatan, manajemen IAAX menyayangkan sikap 14 karyawan dan manajemen yang masih melakukan gugatan. Padahal, kedua pihak dianggap sudah melakukan musyawarah sampai 21 Oktober 2020.

"IAAX telah menghadiri undangan mediasi formal sebelumnya dan mediasi informal sesuai arahan Disnaker. Undangan lainnya terkait isu tersebut juga telah dihadiri secara bersamaan," terang manajemen.

Manajemen menyatakan IAAX akan menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku di Indonesia. IAAX sendiri telah menghentikan operasional penerbangan berjadwal sejak Januari 2019.

"Kini pandemi covid-19 turut memberi dampak pada IAAX dan karyawannya. Namun, IAAX berterima kasih kepada karyawan lainnya yang masih terus mendukung perusahaan dan satu sama lain di tengah situasi yang penuh tantangan ini," tuturnya.

Sebelumnya, gugatan dilayangkan oleh 14 karyawan ke Pengadilan Negeri Kota Serang, Banten. Gugatan ini diungkapkan oleh Radhitya Yosodiningrat, salah satu pengacara Law Firm Henry Yosodiningrat & Partners sekaligus kuasa hukum 14 karyawan.

"Bahwa AirAsia merupakan perusahaan besar di dunia penerbangan ternyata telah menelantarkan karyawannya dengan 'memaksa' karyawannya untuk cuti tanpa dibayar sejak bulan April sampai dengan saat ini," kata Radhitya.

Radhitya menjelaskan 14 karyawan tetap sebelumnya sudah melaporkan manajemen perusahaan ke Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang. Dalam laporannya, para karyawan meminta perusahaan agar tetap memenuhi tanggung jawab atas kurang bayar gaji, Tunjangan Hari Raya (THR) dan pesangon yang belum dibayarkan sesuai hak masing-masing karyawan.

Ia menyebut beberapa karyawan yang memiliki jabatan Captain Piolot Airbus bahkan memiliki hak gaji yang belum dibayar mencapai Rp863 juta dengan pesangon Rp2,7 miliar. Ada pula Captain Pilot senior lain yang ketentuan pesangonnya mencapai Rp3,78 miliar.

Perusahaan perlu memenuhi pembayaran pesangon karyawan karena mereka yang tidak dibayar cutinya akhirnya meminta perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Permintaan PHK dilakukan atas landasan Pasal 169 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Radhitya mengungkapkan berdasarkan pasal tersebut, maka karyawan bisa meminta PHK karena perusahaan tidak memenuhi kewajibannya berupa pembayaran hak-hak karyawan sesuai kontrak kerja. "Melihat status karyawan yang tidak jelas maka sebagian karyawan yang terdiri dari Capten Pilot, First Officer, Cabin Crew meminta di-PHK dengan alasan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d UU Ketenagakerjaan Tahun 2003," katanya.

Dari hasil laporan ini, Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang kemudian meminta kedua pihak bermediasi, namun tidak dipenuhi perusahaan hingga 10 hari sesuai batas mediasi yang jatuh pada 17 Oktober 2020. Perusahaan dianggap mangkir atas panggilan mediasi tersebut.

"Sehingga kami terpaksa menempuh upaya hukum formal (ke Pengadilan Negeri Kota Serang)," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, para karyawan juga melaporkan perusahaan ke Polda Metro Jaya dengan surat laporan nomor LP/2930/V/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ atas dugaan pidana penggelapan karena membuat dan mengeluarkan slip gaji karyawan periode Maret 2020, namun gaji tidak dibayar.

Rencananya, para karyawan akan membuat laporan ke Kepolisian lagi atas tuduhan tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan karyawan.

CNNIndonesia.com telah berusaha menghubungi Radhitya selaku kuasa hukum dan Law Firm Henry Yosodiningrat & Partners untuk meminta konfirmasi langsung. Namun belum ada tanggapan.

(uli/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK