Polemik Uang Pemda yang Minim Belanja dan Mengendap di Bank

CNN Indonesia | Sabtu, 24/10/2020 16:30 WIB
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tengah menjadi sorotan publik karena dana pemerintah daerah (pemda) itu banyak yang mengendap di perbankan. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tengah menjadi sorotan publik. Alasannya karena dana pemerintah daerah (pemda) itu banyak yang mengendap di perbankan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menduga hal ini yang membuat realisasi belanja APBD masih minim hingga dua bulan jelang tutup tahun. Ia mencatat realisasi belanja APBD baru mencapai Rp612,55 triliun per Oktober 2020.

Jumlah ini baru sekitar 51,83 persen dari pagu Rp1.181,76 triliun. Padahal, pendapatan provinsi dan kabupaten/kota mencapai Rp743,34 triliun atau 66 persen dari target Rp1.116,9 triliun.


Sementara simpanan pemda di perbankan daerah mencapai Rp252,78 triliun sampai bulan yang sama.

"Ini disimpan di bank, di deposito," ucap Tito di Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020, dikutip Sabtu (24/10).

Ia menduga dana pemda sengaja diparkir di bank karena ada pengusaha tertentu yang berusaha mengendapkan dana tersebut. Dugaannya, pemda didikte oleh pengusaha dalam menjalankan program dari dana APBD.

"Ini disimpan tapi bunga tidak beredar ke masyarakat, diedar ke bank. Itu terafiliasi dengan pengusaha-pengusaha tertentu. Saya tidak mengerti apa ada pengusaha menengah kecil yang diberikan prioritas," katanya.

Padahal, menurutnya, dana pemda yang hanya disimpan di bank tidak memberi manfaat kepada masyarakat. Sementara masyarakat membutuhkan bantuan fiskal daerah untuk melewati tekanan ekonomi di tengah pandemi virus corona atau covid-19.

"Mohon kepala daerah tidak cari aman, tapi gimana betul-betul dana yang ada dibuat program yang memang diperlukan di masa krisis pandemi covid-19," ujarnya.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti. Ia mengatakan kas pemda di bank memang meningkat, namun menurutnya dana ini tampak siap digunakan karena jumlah giro yang meningkat.

"Komposisinya giro meningkat dibandingkan sebelumnya, sehingga ini terlihat bahwa daerah sudah mempersiapkan diri untuk mulai melakukan penyaluran yang lebih cepat," kata Prima.

Sementara berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencapai Rp625,01 triliun per Agustus 2020. Jumlahnya memang meningkat 17,42 persen dari Rp532,25 triliun pada Desember 2019.

Begitu juga bila dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2019, naik 12,07 persen dari Rp557,69 triliun. Dari jenis mata uang, DPK berdenominasi rupiah sebanyak Rp623,59 triliun atau 99,77 persen dari total. Sementara DPK valas Rp1,42 triliun atau 0,23 persen.

Dari bentuknya, DPK berupa giro mencapai Rp196,71 triliun atau 31,47 persen dari total. Tabungan Rp167,73 triliun atau 26,84 persen.

Sedangkan simpanan berjangka alias deposito Rp260,57 triliun atau 41,69 persen. Deposito rupiah mencapai Rp259,36 triliun dan valas Rp1,21 triliun.

Berdasarkan jangka waktunya, deposito satu bulan Rp125,89 triliun, tiga bulan Rp47,16 triliun, enam bulan Rp42,64 triliun, dan lebih dari 12 bulan Rp44,89 triliun.

(uli/ard)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK