Tito Duga Belanja Pemda Lambat karena Mengendap di Bank

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih lambat sampai Oktober 2020. Hal ini disinyalir karena dana pemerintah daerah (pemda) justru mengendap di perbankan.

Tito mencatat rata-rata realisasi APBD baru mencapai Rp612,55 triliun atau 51,83 persen dari pagu Rp1.181,76 triliun. Rinciannya, realisasi belanja pemerintah provinsi sebesar Rp184,71 triliun atau 54 persen dari pagu Rp336,27 triliun.

Sementara, realisasi belanja pemerintah kabupaten/kota Rp427,84 triliun atau sekitar 50 persen dari pagu Rp845,49 triliun. Padahal, realisasi pendapatan daerah lebih besar dari belanja. 

Tercatat total pendapatan provinsi dan kabupaten/kota mencapai Rp743,34 triliun atau 66 persen dari target Rp1.116,9 triliun. Rinciannya, pendapatan pemerintah provinsi sebesar Rp221,19 triliun dan kabupaten/kota Rp522,15 triliun. 

"Ini sudah Oktober, tinggal dua bulan setengah, tapi biasanya dua minggu terakhir Desember tidak ada belanja. Artinya, hanya tinggal dua bulan tapi belanja baru 51 persen," ujar Tito di Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020, dikutip Jumat (23/10). 

Ia menduga minimnya realisasi belanja terjadi karena pemda mengendapkan APBD di bank. Hal ini tercermin dari tingginya simpanan pemda di perbankan daerah sebesar Rp252,78 triliun sampai bulan ini. 

Rinciannya, dana pemerintah provinsi senilai Rp76 trilium dan  kabupaten/kota Rp167 triliun. "Ini disimpan di bank, di deposito," ucapnya. 

Padahal, menurutnya, dana pemda yang hanya disimpan di bank tidak memberi manfaat kepada masyarakat. Sementara masyarakat membutuhkan bantuan fiskal daerah untuk melewati tekanan ekonomi di tengah pandemi virus corona atau covid-19. 

Karena itu, Tito meminta agar pemda segera menggunakan dananya. "Mohon kepala daerah tidak cari aman, tapi gimana betul-betul dana yang ada dibuat program yang memang diperlukan di masa krisis pandemi covid-19," tuturnya. 

Di sisi lain, ia menduga tingginya simpanan pemda di bank terjadi karena ada pengusaha tertentu yang berusaha mengendapkan dana pemda di bank. 

Dugaannya, pemda didikte oleh pengusaha dalam menjalankan program dari dana APBD. Hasilnya, imbal hasil berupa bunga deposito justru menguntungkan pengusaha. 

"Ini disimpan tapi bunga tidak beredar ke masyarakat, diedar ke bank. Itu terafiliasi dengan pengusaha-pengusaha tertentu. Saya tidak mengerti apa ada pengusaha menengah kecil yang diberikan prioritas," ungkapnya. 

Kendati begitu, Tito tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa pengusaha yang mendikte pemda dan mendapat keuntungan dari pengendapan dana APBD di bank daerah. 

Terkait hal ini, CNNIndonesia.com berusaha mengonfirmasi ke Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda). Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari Ketua Asbanda Supriyatno. 

[Gambas:Video CNN]