Mengintip Simpanan Bank Daerah yang Diduga Endapan Dana Pemda

CNN Indonesia | Jumat, 23/10/2020 15:45 WIB
OJK mencatat total dana pihak ketiga Bank Pembangunan Daerah mencapai Rp625,01 triliun per Agustus 2020 atau naik 17,42 persen secara tahunan. OJK mencatat total dana pihak ketiga Bank Pembangunan Daerah mencapai Rp625,01 triliun per Agustus 2020 atau naik 17,42 persen secara tahunan. Ilustrasi. (Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menduga minimnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terjadi karena pemerintah daerah (pemda) mengendap dana mereka di perbankan.

Dugaan ini muncul karena realisasi belanja APBD baru mencapai Rp612,55 triliun per Oktober 2020. Jumlah ini baru sekitar 51,83 persen dari pagu Rp1.181,76 triliun.

Padahal, pendapatan provinsi dan kabupaten/kota mencapai Rp743,34 triliun atau 66 persen dari target Rp1.116,9 triliun. Sementara, simpanan pemda di perbankan daerah mencapai Rp252,78 triliun.


"Ini disimpan di bank, di deposito," ucap Tito di Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020, dikutip Jumat (23/10).

Ia menduga dana pemda sengaja diparkir di bank karena ada pengusaha tertentu yang berusaha mengendapkan dana pemda. Ia menuding pemda didikte oleh pengusaha dalam menjalankan program dari dana APBD.

"Ini disimpan tapi bunga tidak beredar ke masyarakat, diedar ke bank. Itu terafiliasi dengan pengusaha-pengusaha tertentu. Saya tidak mengerti apa ada pengusaha menengah kecil yang diberikan prioritas," katanya.

Padahal, menurutnya, dana pemda yang hanya disimpan di bank tidak memberi manfaat kepada masyarakat. Sementara, masyarakat membutuhkan bantuan fiskal daerah untuk melewati tekanan ekonomi di tengah pandemi virus corona atau covid-19.

"Mohon kepala daerah tidak cari aman, tapi gimana betul-betul dana yang ada dibuat program yang memang diperlukan di masa krisis pandemi covid-19," ujarnya.

Sebenarnya seperti apa kondisi simpanan bank daerah di tengah pandemi?

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencapai Rp625,01 triliun per Agustus 2020. Bila dibandingkan Desember 2019, jumlah DPK meningkat 17,42 persen dari Rp532,25 triliun.

Begitu juga bila dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2019, naik 12,07 persen dari Rp557,69 triliun. Dari jenis mata uang, DPK berdenominasi rupiah sebanyak Rp623,59 triliun atau 99,77 persen dari total. Sementara DPK valas Rp1,42 triliun atau 0,23 persen.

Dari bentuknya, DPK berupa giro mencapai Rp196,71 triliun atau 31,47 persen dari total. Tabungan Rp167,73 triliun atau 26,84 persen.

Sedangkan simpanan berjangka alias deposito Rp260,57 triliun atau 41,69 persen. Rinciannya, deposito rupiah mencapai Rp259,36 triliun dan valas Rp1,21 triliun.

Berdasarkan jangka waktunya, deposito satu bulan Rp125,89 triliun, tiga bulan Rp47,16 triliun, enam bulan Rp42,64 triliun, dan lebih dari 12 bulan Rp44,89 triliun. 

[Gambas:Video CNN]

Secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di provinsinya untuk banyak menabung di tengah pandemi. Ia ingin para abdi negara membelanjakan uang mereka guna menggerakkan perekonomian.

"Saya perintahkan ASN segera belanja, jangan banyak ditabung dulu. Tugas pemerintah yang dananya lancar, menggunakan penghasilan sebanyak-banyaknya di daerah masing-masing," ungkap Emil, sapaan akrabnya.

(uli/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK