Bansos Tunai Gelombang II Sasar 9 Juta Keluarga

Sebanyak lebih dari 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat bantuan sosial tunai (BST) gelombang kedua yang berlangsung hingga akhir 2020.

Hal itu dikemukakan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama dalam Dialog Produktif 'Bantuan Sosial Tunai Dukung Masyarakat Saat Pandemi' di Media Center Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Asep menyebut pandemi yang masih berlangsung membuat pemerintah memperpanjang Program Bantuan Sosial Tunai (BST). Sebelumnya, pemerintah telah menyelenggarakan Program Bantuan Sosial Tunai gelombang pertama pada periode April hingga Juni 2020.

"Oleh karena eskalasi Covid-19 masih berlangsung, maka presiden memperpanjang BST dengan gelombang kedua, yaitu periode Juli-Desember," ujar Asep dalam keterangan pers, Senin (2/11).

Nilai Bantuan

Pada gelombang kedua ini, lanjut Asep, masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima bantuan senilai Rp300.000 per bulan. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan nilai bantuan pada gelombang pertama yang senilai Rp600.000 per bulan.

"Gelombang kedua BST yang diberikan sebesar Rp 300 ribu per bulan. Sasarannya adalah orang miskin, rentan, dan terdampak Covid-19. Total ada 9 juta penerima, tidak termasuk DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan," ujar Asep.

Asep menyebutkan bahwa data KPM diperoleh berdasarkan Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diberikan oleh masing-masing bupati dan wali kota.

"Penerima BST adalah yang bukan penerima Program Keluarga Harapan [PKH] dan Bantuan Pangan Nontunai [BPNT] atau sembako. Kami menyasar yang di luar itu," tambahnya.

Dia menambahkan bahwa data keluarga penerima manfaat BST tersebut juga bersifat dinamis. Pihaknya masih memberikan ruang kepada bupati dan wali kota untuk melakukan revisi data.

"Data ini dalam perkembangannya dinamis dan ada penyesuaian serta perbaikan. Kami juga berkoordinasi dengan lintas kementerian terkait data ini," lanjutnya.

Untuk Oktober-Desember, lanjut Asep, pihaknya memperoleh amanah sebanyak 141.297 keluarga penerima manfaat yang diperoleh dari Kementerian Desa.

"Kemudian ada dari beberapa kementerian lain," tutur Asep.

Disalurkan Pos Indonesia

Untuk proses penyaluran, Kementerian Sosial menggandeng PT Pos Indonesia (Persero). Asep mengaku sangat terbantu dengan aksi Pos Indonesia dalam mendistribusikan bantuan sosial kepada para penerima manfaat.

"PT Pos punya strategi penyaluran yang solutif dan menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar [3T] di Indonesia. PT Pos juga melakukan jemput bola dengan mendatangi KPM yang tidak bisa datang ke Kantor Pos," jelasnya.