Jokowi Wanti-Wanti Menteri ATR Soal Sertifikat Tanah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil agar hati-hati jika penyerahan sertifikat tanah tidak sesuai dengan target. Ia menargetkan penerbitan sertifikat tanah tahun ini sebanyak 7 juta.

Jokowi bilang target penerbitan sertifikat tanah tahun ini sudah diturunkan lantaran pandemi covid-19. Sebelumnya, target yang ditetapkan mencapai 10 juta sertifikat.

Jokowi memerintahkan agar target itu bisa tercapai. Ia bukan hanya mengingatkan kepada Menteri ATR, tapi juga kepada seluruh kepala kantor wilayah (kanwil).

"Saya berikan target itu tidak main-main. Kalau target tidak tercapai, kepala kanwil hati-hati. Menterinya juga hati-hati. Saya hanya ngomong hati-hati," ungkap Jokowi dalam Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat Se-Indonesia secara virtual, Senin (9/11).

Jokowi menyatakan pemerintah masih harus menerbitkan 80 juta sertifikat. Ia menargetkan seluruh bidang tanah sudah bersertifikat paling lambat 2025 mendatang.

"Insya Allah sudah bersertifikat. Tidak ada lagi orang punya tanah tapi tidak punya sertifikat. Harus, 2025. Termasuk sertifikat untuk tempat ibadah. Semuanya harus. Untuk masjid, gereja, pura, semuanya sudah harus bersertifikat," papar Jokowi.

Secara total, ada 126 juta tanah yang harus diberikan sertifikat. Namun, saat ini, pemerintah baru menerbitkan sertifikat tanah sebanyak 46 juta.

Sementara, pemerintah sebelum 2017 lalu hanya mampu menerbitkan sertifikat tanah rata-rata 500 ribu per tahun. Oleh karena itu, Jokowi menaikkan target penerbitan sertifikat agar seluruh tanah bisa segera tersertifikasi.

Sebab, jika pemerintah hanya mampu menerbitkan 500 ribu sertifikat per tahun, artinya butuh waktu 160 tahun agar 80 juta bidang tanah bisa tersertifikasi. Oleh karena itu, Jokowi memberikan target signifikan kepada Kementerian ATR.

"Hingga saya sampaikan kepada Pak Menteri saat itu, Pak Menteri tidak bisa bekerja seperti ini. Harus bekerja dengan target yang akan saya berikan. Jadi saya bekerja dengan target-target," tutur Jokowi.

Walhasil, pemerintah pada 2017 berhasil menerbitkan sertifikat sebanyak 5,4 juta. Kemudian, naik lagi pada 2018 menjadi 9,3 juta, dan pada 2019 menjadi 11,2 juta sertifikat.

"Sebelum 2015 itu hanya 500 ribu sertifikat, naik pada 2016 menjadi 1,1 juta. Hanya dua kali, tidak mau saya. Saya mau sepuluh kali (naiknya). Akhirnya bisa keluar 5,4 juta pada 2017," jelas Jokowi.

Hari ini, sambung Jokowi, ia memberikan 1 juta sertifikat tanah kepada masyarakat secara langsung dan virtual. Sertifikat diberikan kepada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten/kota.

"1 juta. Hari ini 1 juta sertifikat. Sertifikat sebanyak 1 juta ini jumlah yang sangat besar sekali," ujar Jokowi.

Menurut Kepala Negara, sertifikat tanah ini penting. Dokumen ini dibutuhkan untuk mencegah timbulnya sengketa dan konflik pertanahan.

"Baik konflik antar individu, individu dengan perusahaan, individu dengan pemerintah. Untuk menghindari itu," ucap Jokowi.

Ia meminta masyarakat untuk menjaga sertifikat tanah sebaik-baiknya. Jokowi bilang masyarakat harus memiliki foto copy sertifikat tanah dan menempatkannya di tempat yang berbeda.

"Jadi kalau fotokopi hilang, masih ada yang asli tinggal fotokopi lagi. Kalau yang asli hilang, masih punya fotokopi tinggal diurus lagi, mengurusnya mudah," terang Jokowi.

[Gambas:Video CNN]