Sri Mulyani Klaim Serapan Dana Perlindungan Sosial 70 Persen

CNN Indonesia | Selasa, 10/11/2020 15:58 WIB
Menkeu Sri Mulyani optimistis serapan anggaran perlindungan sosial mampu mencapai 100 persen sampai akhir tahun dengan alokasi Rp244,59 triliun. Menkeu Sri Mulyani optimistis serapan anggaran perlindungan sosial mampu mencapai 100 persen sampai akhir tahun dengan alokasi Rp244,59 triliun. Ilustrasi bansos. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Serapan anggaran dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) diklaim membaik, meski masih ada beberapa program yang belum jalan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan salah satu serapan yang paling ekspansif adalah anggaran perlindungan sosial yang totalnya mencapai Rp244,59 triliun.

Ia menuturkan hingga kini realisasinya telah mencapai 69,6 persen dari total pagu anggaran atau sekitar Rp170,2 triliun. Akhir tahun mendatang diperkirakan serapan anggaran pagu ini akan mencapai 100 persen.

"Perlindungan sosial yang begitu sangat maju dan besar sudah 70 persen terserap, dan ini lebih karena masalah penjadwalan sampai akhir tahun untuk kami semuanya tetap bisa tergunakan," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam Forum Diskusi Sektor Finansial yang digelar CNBC Indonesia, Selasa (10/11).


Anggaran Perlinsos sendiri terdiri dari Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bansos Jabodetabek, Bansos Luar Jabodetabek, Prakerja, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Subsidi Kuota/Internet. Internet Pendidikan, serta Bantuan Gaji Honorer Guru.

Selain anggaran Perlinsos, ada pula anggaran kesehatan yang realisasinya sebesar 35,23 persen dari total anggaran Rp84,75 triliun.

Kemudian, anggaran sektoral Kementerian/Lembaga dan pemda sebesar Rp68,22 triliun yang serapannya mencapai 42,94 persen.

Ada pula anggaran untuk sektor UMKM sebesar Rp114,82 triliun dengan realisasi anggaran mencapai 80,65 persen dan insentif usaha sebesar Rp120,61 triliun dengan serapan sebesar 29,43 persen.

Satu-satunya anggaran yang belum terserap, berdasarkan data Kementerian Keuangan adalah anggaran pembiayaan korporasi yang jumlahnya mencapai Rp62,22 triliun.

"Insentif usaha terutama di bidang perpajakan, kita terus meningkatkan sekaligus juga mengantisipasi terjadinya penerimaan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, karena berbagai insentif perpajakan yang kita berikan maupun juga kondisi dunia usaha yang memang sangat tertekan," jelas Ani.

Dalam kesempatan tersebut mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu juga menyampaikan krisis selalu menjadi momentum untuk menguji stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Misalnya, kata dia, seperti yang terjadi pada 1997-1998 silam, serta guncangan krisis ekonomi global 2008-2009 lalu.

Karena itu lah, menurutnya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus melakukan antisipasi dan kewaspadaan dan belajar dari krisis-krisis sebelumnya, sehingga pemerintah dapat melakukan berbagai upaya bersama untuk menangani dan menanggulangi pandemi. 

"Baik menggunakan instrumen policy maupun cara kita bekerja dan berkoordinasi," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]



(hrf/bir)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK