Negara Modali BUMN Rp223 T 14 Tahun Belakangan Ini

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan pemerintah telah memberikan modal Rp233 triliun kepada BUMN. Dana tersebut disuntikkan selama periode 2005 hingga 2019, atau selama 14 tahun dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan PMN tersebut terdiri dari dana tunai dan non tunai.

"Dari 2005 ke 2019, pemerintah sudah tempatkan PMN Rp233 triliun. Sebanyak Rp215,7 triliun itu bentuk PMN tunai dan sisanya non tunai Rp17,3 triliun," ujarnya dalam acara Bincang Bareng DJKN dengan tema Dukungan Pemerintah Kepada BUMN pada APBN 2020, Jumat (20/11).

Untuk tahun ini, pemerintah menganggarkan PMN kepada BUMN Rp45,05 triliun kepada 11 BUMN. Rinciannya, terdiri dari alokasi PMN awal dalam APBN 2020 senilai Rp16,95 triliun, lalu PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp24,07 triliun, dan PMN non tunai Rp4,03 triliun.

Dari jumlah tersebut, pemerintah baru merealisasikan dana PMN sebesar Rp16,95 triliun. PMN tersebut disalurkan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) senilai Rp6 triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp7,5 triliun, dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Rp1,5 triliun.

Lalu, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC sebesar Rp500 miliar, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Rp1,57 triliun, PT Bio Farma (Persero) Rp2 triliun, dan PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Rp5 triliun.

Namun, Isa meyakini seluruh dana PMN bisa diselesaikan seluruhnya tahun ini.

"Untuk yang belum, proses diskusi pada dasarnya untuk evaluasi sudah selesai. Tapi, proses legislasi dalam PP masih berlangsung. Mudah-mudahan kami bisa selesaikan sebelum akhir Desember bisa direalisasikan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Tak Asal Sebar PMN

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pemerintah tidak asal-asalan dalam memberikan PMN kepada BUMN. Semua angka tersebut, lanjutnya, telah melalui perhitungan dan kajian mendalam.

"Jadi, tidak tepat atau tidak benar kalau ada yang bilang PMN seperti bagi kacang. Itu lewat proses evaluasi yang lengkap, ada kajian-kajiannya. Beberapa BUMN saking seriusnya, kajiannya sangat tebal lebih dari 5 cm," paparnya.

Ia juga menegaskan tidak semua PMN tersebut ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi negara dalam bentuk dividen. Menurutnya, ada beberapa suntikan PMN untuk tujuan tertentu melalui perusahaan pelat merah.

Ia mencontohkan PMN kepada Hutama Karya untuk menunjang penugasan perusahaan konstruksi itu membangun Jalan Tol Trans Sumatera. Tujuannya, adalah untuk mendorong perekonomian di wilayah Sumatera.

"Keuntungan Hutama Karya belum, masih jauh, kami tidak mengharapkan dividen dari Hutama Karya di Tol Sumatera. Tapi kami yakin dalam beberapa tahun ke depan, ekonomi Sumatera meningkat pesat, kemampuan ekonomi masyarakat dan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas yang selama ini belum dilakukan akan tumbuh," tuturnya.