Erick Thohir Jamin Kerahasiaan Data Penerima Vaksin Corona

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah akan menggunakan basis data tunggal untuk distribusi vaksin corona. Dalam hal ini, ia menegaskan pemerintah menjamin kerahasiaan data tersebut.

"Sebab, yang namanya data pribadi itu tidak bisa jadi domain publik atau milik sebuah perusahaan, maka dari itu kerahasiaannya kami jaga sejak awal, karena itu saya tekankan kami bantu dan data milik pemerintah," tegasnya dalam webinar bertajuk Persiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19, Selasa (24/11).

Erick yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua IV dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) ini menuturkan basis data tunggal itu akan melibatkan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bio Farma (Persero).

Namun, keduanya hanya bertindak sebagai agregator yang bertanggung jawab memastikan data proses vaksinasi terekam dengan baik.

"Kami sangat terbuka masukan dan pertanyaan agar bisa terus perbaiki, agar nanti saat vaksin datang dan ada proses dari BPOM dan Kementerian Kesehatan untuk vaksinasi semua berjalan dengan baik," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Digital Business Telkom Indonesia Muhammad Fajrin Rasyid mengatakan pihaknya tengah dalam proses mengintegrasikan data dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, TNI, dan Polri.

[Gambas:Video CNN]

Dengan integrasi data tersebut, pemerintah bisa menentukan apakah masyarakat tersebut berhak mendapatkan vaksin covid-19 sesuai dengan persyaratan.

"Jika nanti prioritas siapa siapa persisnya yang akan divaksin by name, by addres itu sudah ada, dan bisa langsung diimplementasikan sistem ini bisa langsung berikan data, oke ini orang-orang berdasarkan prioritas sasaran yang ditentukan Kemenkes,"katanya.

Data tersebut dibutuhkan mengingat jumlah vaksin covid-19 terbatas, sehingga diutamakan kepada penduduk prioritas berdasarkan kriteria pemerintah. Selain itu, data tersebut dapat digunakan untuk memantau perkembangan pemberian vaksin covid-19 kepada masyarakat.

"Kebutuhan vaksinasi di Indonesia sangat besar ratusan juta penduduk dan barangkali vaksin yang kita berharap hadir ini tidak akan langsung sekaligus untuk dalam satu waktu. Kemudian akan dilakukan filterisasi atau dashboard filtering untuk tentukan daerah mana yang jadi prioritas dan penduduk mana yang jadi prioritas dilakukan vaksinasi," ucapnya.