Dana BLT Pekerja Sudah Tersalurkan Rp21,8 T per 23 November

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bantuan subsidi upah (BSU) untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta tahap I dan II telah tersalurkan sebesar Rp21,8 triliun atau 77,51 persen dari pagu anggaran Rp28,1 triliun per 23 November 2020.

Jumlah tersebut terdiri dari Rp14,7 triliun pada tahap pertama dan Rp7,1 triliun pada tahap kedua.

BSU tahap I sendiri telah tersalurkan kepada 12.252.773 penerima atau 98,58 persen dari target 12.403.896 penerima. Artinya masih ada 151.123 penerima yang belum menerima dalam penyaluran tahap pertama.

"Progres penyaluran BSU, data update per 23 November 2020, realisasi penerima bantuan gelombang I sebanyak 12,2 juta orang, dan yang belum dapat disalurkan 151 ribu orang," ucapnya dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Rabu (25/11).

Sementara pada tahap II, BSU telah tersalurkan kepada 5.928.001 penerima atau 53,63 persen dari target 11.052.859 penerima. Dengan demikian untuk tahap kedua masih ada 3.036 pekerja yang belum menerima bantuan.

"Realisasi penerima gelombang II sampai 23 November sebanyak 5,9 juta orang dan belum dapat tersalurkan 3 ribu orang. Anggaran terealisasi gelombang II sebesar Rp7,1 triliun dari target anggaran Rp13,2 triliun," imbuhnya.

Ida menuturkan pihaknya masih melanjutkan penyaluran BSU tahap II. Saat ini, proses penyaluran BLT dari bank penyalur himbara ke penerima program tengah berlangsung.

Sementara itu, data calon penerima BSU yang disampaikan BPJS Ketenagakerjaan ke Kemenaker per 30 September 2020 sebesar 12,4 jt orang.

Dari jumlah tersebut, pihaknya membagi penyaluran menjadi 6 tahap di mana telah dilakukan revisi target penerima dari semula 15,7 juta orang, dengan anggaran Rp37,7 triliun menjadi 12,4 juta orang dengan anggaran Rp29,7 triliun.

Sisa anggaran dari revisi target tersebut sudah dikembalikan ke Kementerian Keuangan dan digunakan untuk memberi subsidi gaji ke guru honorer baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama.

"Sekarang sedang dalam proses pencairan di masing-masing kementerian," jelasnya

Ida mengakui ada sejumlah kendala dalam penyaluran program BSU kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Terutama, kata dia, lantaran banyaknya rekening penerima bantuan yang bermasalah mulai dari duplikasi data, rekening yang sudah tutup, rekening tidak valid, rekening dibekukan atau rekening tak sesuai dengan yang didata BPJS Ketenagakerjaan.

Sehingga selama proses pencairan Kemenaker terus berkoordinasi dengan KPK, BPK dan BPKP untuk memastikan bahwa penyaluran telah memenuhi prinsip good governance.

"Ini kendala dan data yang dikirim BPJS Ketenagakerjaan tidak lengkap. Ada pengaduan, masyarakat ingin mengetahui status calon penerima bantuan. Karena itu kami koordinasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]