Tumpukan Utang Negara Buat Lawan Corona

Pandemi virus corona membuat pemerintah di sejumlah negara berlomba-lomba mencari utang untuk menyelamatkan perekonomian. Mereka bahkan rela mengantre demi mendapatkan fasilitas pinjaman dari lembaga multilateral.

Awal April 2020, misalnya, kurang dari sebulan setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan status pandemi atas virus corona, lebih dari 100 negara mengetuk pintu Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengajukan permohonan utang.

Indonesia pun tak mau ketinggalan. Selain melakukan realokasi anggaran, pemerintah harus mencari utang dalam jumlah besar agar bisa menutup kebutuhan belanja program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp695,2 triliun.

Saking besarnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi rasio utang Indonesia akan mencapai 38,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020. Jumlah itu meningkat dari 30,5 persen terhadap PDB pada akhir 2019.

Sementara, hingga akhir Oktober 2020, total utang negara sudah menyentuh angka Rp5.877 triliun atau 37,8 persen dari PDB.

Kendati demikian, Ani, sapaan akrabnya, mengatakan rasio utang ini masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia. Di kawasan Asia Tenggara misalnya, rasio utang Filipina sebesar 37 persen diperkirakan bakal naik menjadi 48,9 persen terhadap PDB pada tahun ini.

Begitu juga dengan Thailand yang naik dari 41,1 persen menjadi 50,4 persen dan Malaysia yang naik dari 57,2 persen menjadi 67,6 persen terhadap PDB. Di Asia, rasio utang China diramal meningkat dari 52,6 persen menjadi 61,7 persen dan India melonjak dari 72,3 persen menjadi 89,3 persen terhadap PDB.

"Jepang bahkan saya rasa tidak perlu bicara lagi karena selama ini sudah 200 persen dan diperkirakan naik ke 266 persen pada tahun ini," ucap mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Hal serupa juga terjadi di negara-negara Eropa. Rasio utang Italia diproyeksi melejit dari 134,8 persen menjadi 161,8 persen, Prancis 98,1 persen menjadi 118,7 persen, Inggris 85,4 persen ke 108 persen, dan Jerman 59,5 persen ke 73,3 persen terhadap PDB.

"Amerika sudah tembus 100 persen dan sekarang mendekati 130 persen. Ini yang terjadi di berbagai negara, konsolidasi fiskal menjadi keharusan," tuturnya.

Ani bilang peningkatan rasio utang di berbagai negara ini juga tidak bisa hanya dilihat dari sisi angka namun juga kualitas dan kemampuan fiskal masing-masing negara.

Dalam hal ini, meski rasio utang sebuah negara terhadap PDB-nya tinggi bukan berarti akan jadi masalah selama sumber pembiayaan domestiknya kuat dan pengelolaan utang dilakukan dengan baik.

"Negara maju yang tadi utangnya bisa mencapai 100 persen dari PDB, mereka punya keunggulan dari suku bunga nol persen seperti di Eropa, Amerika, Jepang, sehingga walaupun mereka utang, mereka tetap jaga karena memiliki sumber pendanaan domestik dan suku bunganya sangat rendah, bahkan ada yang negatif interest rate," terangnya.

Perlu diingat, Indonesia berbeda dengan negara-negara maju tersebut. Di sini, ongkos yang harus dibayar pemerintah sangat besar jika hendak berutang. Terutama jika mengandalkan pembiayaan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Jangankan dibandingkan dengan negara maju, di antara sesama negara ASEAN pun pemerintah RI harus membayar bunga jauh lebih tinggi.

Sebagai gambaran, imbal hasil (yield) SBN berjangka 10 tahun saat ini 6,2 persen. Sementara, dengan tenor yang sama imbal hasil obligasi pemerintah Thailand, hanya 1,3 persen.

Celakanya, mayoritas utang pemerintah justru berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Sebesar Rp5.028 triliun atau 85,56 persen dari total utang pemerintah per Oktober 2020 tercatat dalam bentuk SBN. Sementara yang berupa pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri, hanya Rp848,85 triliun atau 14,44 persen dari total utang.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai beban utang pemerintah yang melonjak karena covid-19 tersebut dapat menjadi persoalan serius di tahun-tahun mendatang. Pasalnya, sebagian besar pendapatan pemerintah akan tersedot untuk membayar cicilan utang ataupun bunganya.

"Hal ini tentu mengurangi kemampuan pemerintah menggelontorkan stimulus lebih besar untuk menggerakkan perekonomian ketika perekonomian belum sepenuhnya pulih," ungkapnya.

Relaksasi Utang Negara Miskin

Sebenarnya, Indonesia masih lebih baik ketimbang 73 negara miskin yang masuk dalam daftar program keringanan utang dari G20 yang bernama Debt Service Suspension Initiative (DSSI). Mereka adalah negara kurang berkembang yang dihantui krisis utang karena masih punya cicilan pinjaman ke IMF, Bank Dunia dan kreditur lainnya.

Total utang negara-negara tersebut kepada Bank Dunia dan investor asing lainnya mencapai US$744miliar. Pinjaman resmi yang diajukan kepada anggota G-20 sendiri berjumlah US$178miliar di mana 63 persen di antaranya berasal dari China.

Bahkan, negara-negara tertentu seperti Republik Kongo dan Djibouti mencatat 50-60 persen total utang luar negerinya berasal dari China.

Pada pertengahan Oktober lalu, Bank Dunia mencatat 43 negara telah mendaftar untuk memperoleh penundaan pembayaran utang selama 6 bulan, terhitung sejak Januari 2021, dengan nilai mencapai US$5miliar atau sekitar Rp29,4 triliun.

Namun, banyak negara yang memiliki utang besar seperti Bangladesh, Kamboja, dan Kenya belum mengajukan permohonan.

Beberapa negara yang mengajukan penundaan utang, seperti Zambia dan Mozambik, menghadapi utang yang melampaui Produk Domestik Bruto (PDB) mereka. Di luar itu, Bank Dunia juga menganggap 33 dari 73 negara berada dalam kesulitan utang luar negeri atau berisiko tinggi gagal bayar.

Belakangan, hingga 13 November 2020, jumlah negara yang mendaftar DSSI bertambah menjadi 46dengan total pembiayaan yang direlaksasi mencapai US$5,7miliar. Adapun keputusan untuk menangguhkan pembayaran utang negara-negara tersebut disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara G20 pada 21-22 November 2020.

[Gambas:Video CNN]