Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta anak buahnya memulai penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi penerima manfaat pada awal Januari 2021. Tujuannya, untuk mengungkit daya beli masyarakat miskin.
Sebagai informasi, pemerintah dalam APBN 2021 menggelontorkan anggaran Rp110 triliun untuk melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak ekonomi pandemi corona. Dari anggaran tersebut, Rp45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako.
Nantinya bantuan akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp200 ribu per bulan. Kemudian untuk Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah menyiapkan Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM yang dicairkan setiap 3 bulan sekali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya, untuk bansos tunai pemerintah menyiapkan Rp12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp300 ribu selama 4 bulan.
"Kemudian program Kartu Prakerja Rp10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan ini Rp3,78 triliun," kata Jokowi seperti dikutip dari rilis, Selasa (29/12).
Presiden juga menginstruksikan agar bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, terutama di Jabodetabek, diubah dalam bentuk tunai melalui pos atau bank.
"Jadi jangan sampai mundur. Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan," jelasnya.
Berikutnya, Kepala Negara meminta agar jajarannya memastikan bansos disalurkan dengan tepat sasaran. Jika diperlukan perbaikan data, pemerintah daerah harus dilibatkan.
Terakhir, Presiden menegaskan agar jangan sampai ada potongan-potongan dalam bentuk apapun. Untuk itu, Presiden meminta agar bansos dikirimkan langsung ke akun rekening penerima manfaat.
"Jadi proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system, saya kira itu yang kita inginkan," tandasnya.
(wel/agt)