Kemenkeu Masih Kaji Kenaikan Gaji PNS Jadi Rp9 Juta

hrf, CNN Indonesia | Selasa, 29/12/2020 18:59 WIB
Kemenkeu menyatakan masih mengkaji wacana kenaikan gaji PNS pada 2021. Tapi mereka mensinyalkan APBN 2021 masih akan difokuskan untuk penanganan corona. Kemenkeu menyatakan masih membahas wacana kenaikan gaji PNS pada 2021. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rahayu Puspasari mengatakan kementeriannya masih mengkaji wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2021.

Hal tersebut menanggapi kabar dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo yang menyebut gaji para abdi negara akan naik pada tahun depan. Dengan kenaikan itu nantinya, gaji ASN dengan pangkat terendah minimal akan berada di kisaran Rp9 juta sampai Rp10 juta.

"Saat ini masih dalam tahap pengkajian interdep dengan mempertimbangkan banyak aspek, diantaranya termasuk dampaknya terhadap keuangan negara jangka pendek dan jangka panjang," kata Rahayu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (29/12).


Sayangnya, ia belum dapat merinci perkembangan dari hasil kajian tersebut. Yang jelas, kata Rahayu, untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020.

Dengan begitu, pelaksanaan APBN tahun depan akan mengikuti ketentuan yang sudah diatur dalam beleid tersebut

"Dalam UU (APBN) tersebut dinyatakan bahwa pemerintah masih fokus pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya Tjahjo mengungkapkan gaji ASN berpangkat rendah akan tembus kisaran Rp9 juta sampai Rp10 juta pada tahun depan karena kebijakan kenaikan gaji. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan uang pensiun abdi negara.

Rinciannya terdiri dari 4,2 juta ASN, 1 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari kalangan guru, 260 tenaga kesehatan, dan sekitar 100 ribu tenaga penyuluh.

"Mudah-mudahan lewat rekrutmen, sistem merit, tunjangan dan sebagainya bisa tertata, terdata berapa ASN yang kita butuhkan," ujar Tjahjo, kemarin.

(agt)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK