Menko Airlangga Minta Bursa Tingkatkan Raihan Dana Himpun IPO

CNN Indonesia

Rabu, 30 Des 2020 18:35 WIB

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta BEI meningkatkan raihan dana himpon dari penawaran saham perdana karena pada tahun ini hanya Rp5,28 triliun. — Menko Airlangga minta BEI tingkatkan dana himpun dari penawaran saham perdana. Ilustrasi. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono).

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk meningkatkan penghimpunan dana dari penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO). Pasalnya, ia menuturkan dana yang dihimpun dari IPO tahun ini hanya sebesar Rp5,28 triliun.

Sementara itu, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilainya sebesar Rp6,07 triliun dari 51 emiten baru.

"Tantangannya tentu nilai IPO yang Rp5,28 triliun masih harus ditingkatkan," ujarnya dalam Penutupan Perdagangan BEI 2020, Rabu (30/12).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat juga:

Erick Thohir Turunkan Persentase Gaji Anggota Direksi BUMN

Angka penghimpunan dana lewat IPO turun tajam sekitar 64,25 persen dibandingkan tahun lalu yang bisa mencapai Rp14,77 triliun. Itu didapat dari 55 perusahaan.

Ia menuturkan pemerintah telah memberikan insentif fiskal kepada perusahaan yang mau go public. Insentif berbentuk penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari saat ini 25 persen menjadi 22 persen pada periode 2021-2022.

Insentif akan diteruskan pada 2023 dengan memangkas PPh badan menjadi 20 persen. Khusus untuk PPh badan bagi perusahaan go public, pemerintah akan kembali menurunkan PPh badan sebesar 3 persen, dalam 5 tahun setelah perusahaan tersebut IPO.

"Stimulus ekonomi di pandemi, kami juga dorong agar ini terus membuat perusahaan tercatat di bursa efek, seperti PPh badan maupun wajib pajak go public," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Airlangga meyakini jika pasar modal akan bangkit tahun depan. Ini sejalan dengan pemulihan ekonomi.

Ia mengatakan ada 2 hal yang menjadi motor perubahan (game changer) yakni program vaksinasi dan implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di kisaran 4,5 persen hingga 5 persen.

"Kami harapkan vaksinasi ini menjadi game changer di sektor kesehatan dan sektor ekonomi. Dengan UU Cipta Kerja, dengan vaksinasi, dan dengan adanya daya tahan dari investor ritel, maka pasar modal dan ekonomi Indonesia akan stabil dan pulih di 2021," katanya.