Ekonom: PSBB Jawa-Bali Korbankan Ekonomi 1 Kuartal

Pemerintah memberlakukan pembatasan secara terbatas di kawasan Jawa dan Bali untuk menekan penularan covid-19. Hal ini merujuk pada aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan PSBB Jawa Bali berlaku pada 11 Januari-25 Januari 2020. Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kebijakan yang diambil pemerintah akan mempengaruhi ekonomi pada kuartal I 2020. Ia memprediksi ekonomi domestik masih minus pada tiga bulan pertama tahun ini.

Meski begitu, ia mendukung keputusan pemerintah. Pasalnya, angka kasus penularan covid-19 masih belum berada dalam tren penurunan.

"Jadi kalau dipaksakan tetap beraktivitas normal dengan kedisiplinan yang rendah, khawatirnya yang dikorbankan justru ekonomi satu tahun penuh. Kalau ini mungkin yang dikorbankan ekonomi satu kuartal," ungkap Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/1).

Yusuf mengatakan selama kasus corona tinggi, sulit bagi pemerintah untuk memulihkan ekonomi. Pasalnya, peningkatan kasus akan membuat kegiatan ekonomi di banyak sektor justru akan terganggu.

"Kalau berlarut-larut sampai Maret 2021, Mei 2021, maka akan berdampak pada pertumbuhan satu tahun. Selama kasus meningkat, itu pasti akan menghambat proses (pemulihan)," ucap Yusuf.

Selain itu, kebijakan PSBB di Jawa Bali ini juga akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk tak terburu-buru melakukan vaksinasi. Maksudnya, Yusuf menyatakan jangan sampai pemerintah memaksakan proses penyuntikan jika proses izin edar belum selesai.

"Vaksin jangan dipaksakan untuk bisa segera keluar izinnya, tapi padahal tidak dilakukan secara layak. Jadi ini berikan kesempatan untuk pemerintah bisa fokus, dari uji laboratorium sampai distribusi," jelas Yusuf.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan langkah yang diambil pemerintah akan membuat investor bingung. Sebab, sebelumnya banyak pihak yang menganggap distribusi vaksin yang sudah dilakukan beberapa hari terakhir akan kembali meningkatkan mobilitas masyarakat.

"Tapi kok sekarang pengetatan lagi. Ini dunia usaha kehilangan kepercayaan lagi. Inkonsistensi ini merugikan dunia usaha," kata Bhima.

[Gambas:Video CNN]

Ia meramal konsumsi akan turun lagi pada kuartal I 2021 akibat kebijakan ini. Pasalnya, masyarakat kelas menengah atas diprediksi semakin lama menyimpan dananya di bank.

"Padahal diperkirakan masyarakat kelas menengah atas berani belanja saat proses vaksinasi ini," ucap Bhima.

Menurutnya, indeks kepercayaan konsumen akan menurun. Alhasil, industri akan menurunkan kapasitas produksinya lagi.

"Jadinya PMI Manufaktur Indonesia turun lagi," imbuh Bhima.

Atas perhitungan itu, ia memproyeksikan ekonomi domestik hanya mampu tumbuh sekitar 1 persen pada kuartal I 2021. Padahal, sebelumnya Bhima optimistis ekonomi Indonesia tumbuh positif 2 persen-3 persen pada tiga bulan pertama tahun ini.

"Tapi kalau pengetatan berlanjut sampai Februari 2021 ekonomi kuartal I 2021 bisa negatif," jelas Bhima.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi mulai positif pada 2021. Bahkan, hampir setiap bulannya pertumbuhan ekonomi diperkirakan positif.

Berdasarkan data yang dipaparkan Sri Mulyani, ekonomi Indonesia pada Maret-April 2021 diproyeksi berkisar 4,5 persen-5,5 persen. Begitu pula pada Mei-Juni 2021, ekonomi diprediksi bertahan di level 4,5 persen-5,5 persen.

Kemudian, Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 5 persen pada September-Oktober 2021. Lalu, ekonomi diprediksi menetap di level 5 persen pada Desember 2020.