Pemerintah Akan Alihkan Separuh Dana Infrastruktur Bantu UMKM

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan pemerintah akan mengalihkan sebagian dana infrastruktur ke sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini dilakukan demi mengembangkan usaha 'wong cilik' di Indonesia.

"Sebagian besar anggaran infrastruktur yang jadi primadona akan kami sebagian alihkan untuk pengembangan UMKM," ucap Suharso dalam dalam 11th Kompas100 CEO Forum "Let's Collaborate; Rising in Pandemic Era", Kamis (21/1).

Pengembangan yang dimaksud adalah peningkatan kualifikasi rencana kerja pelaku UMKM. Hal ini terutama bagi produsen.

"Itu akan kami dorong. Mereka ada supplier-supplier yang tentu permintaannya turun dari industri," ujar Suharso.

Selain itu, Suharso akan berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar UMKM bisa bekerja sama dengan pengusaha kelas menengah dan menengah atas. Dengan kerja sama tersebut, kapasitas produksi UMKM diharapkan meningkat.

"Pemerintah akan melakukan intervensi. Tapi tidak bisa disampaikan detail," imbuh Suharso.

Sejauh ini, Suharso belum merinci berapa besar dana yang akan dialihkan dari anggaran infrastruktur ke sektor UMKM. Suharso juga tak menjelaskan kapan pastinya pengalihan dana akan dilakukan.

"Kami sedang diskusikan di Bappenas dan arahan Pak Presiden, pada 2022 dan mungkin dimulai semester II tahun ini kami ingin berikan perhatian kepada UMKM. Kami tahu UMKM luar biasa terdampak karena pandemi," kata Suharso.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp417,4 triliun untuk sektor infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Dana itu rencananya akan digunakan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, dukungan pemulihan ekonomi, dan melanjutkan program prioritas yang tertunda.

[Gambas:Video CNN]