Wakil Erick Thohir Bantah BUMN Kuasai Proyek di RI

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala Mansury buka suara soal persepsi yang menyatakan seluruh proyek pemerintah dikerjakan oleh perusahaan pelat merah. Ia menyatakan pendapat itu salah.

Pahala menjelaskan Kementerian BUMN saat ini justru sedang berusaha menggandeng banyak pengusaha swasta untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan pelat merah dalam menjalankan proyek pemerintah. Ia berharap kerja sama BUMN dan swasta semakin banyak ke depannya.

"Mungkin sebelumnya ada persepsi di sektor swasta bahwa kok semuanya mau dilakukan oleh BUMN. Ini yang mungkin sebetulnya persepsi seperti ini kami harapkan pelan-pelan bisa kami coba bantu untuk jembatani," ucap Pahala dalam 11th Kompas100 CEO Forum "Let's Collaborate; Rising in Pandemic Era", Kamis (21/1).

Sejauh ini, Pahala menyatakan sudah banyak swasta yang bermitra dengan BUMN. Salah satunya dalam proyek pembangunan pembangkit listrik dengan PT PLN (Persero).

"Banyak sekali di kami, selama ini misalnya di PLN untuk Independent Power Producer (IPP) sudah banyak sekali misalnya kemitraan yang dibangun dengan sektor swasta," terang Pahala.

Untuk selanjutnya, Pahala berharap ada kerja sama antara swasta dengan BUMN di sektor pangan dan farmasi. Ia mengklaim pihaknya selalu membuka komunikasi dengan swasta.

"Harapan kami sebetulnya selalu membuka komunikasi antara swasta dengan BUMN untuk bisa berkolaborasi dengan tata kelola yang baik," jelas Pahala.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali memperingatkan agar BUMN tak mengambil semua proyek pembangunan infrastruktur. Ia meminta BUMN membagi pembangunan proyek kepada perusahaan swasta, termasuk kontraktor lokal.

"Saya sudah perintahkan ini, tidak sekali, dua kali. Jangan ambil semuanya! Berikan ruang bagi swasta dan pengusaha lokal, Saya harapkan lima tahun ke depan peran swasta, peran kontraktor lokal betul-betul bisa diberikan ruang yang sebesar besarnya," kata Jokowi pada 2019 lalu.

Jokowi mengatakan peringatan ia berikan karena pemerintah sering mendapat keluhan dari kontraktor lokal, baik di provinsi, kabupaten maupun kota; pembangunan infrastruktur diambil semuanya oleh BUMN. Ia tak ingin dominasi BUMN dalam pembangunan infrastruktur terus berlanjut hingga lima tahun ke depan.