Isu Berlebihan Dari DPR Soal Pemadaman Listrik Bergilir
Ulfa Arieza | CNN Indonesia
Rabu, 27 Jan 2021 06:58 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Pengamat energi menilai isu anggota DPR soal pemadaman listrik bergilir karena PLN kekurangan pasokan batu bara berlebihan. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --
Isu soal pemadaman listrik bergilir mengemuka. Isu dihembuskan Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Faisol Riza.
Melalui unggahan di akun instagramnya @faisol8418, ia mengatakan kemungkinan pemadaman listrik secara bergilir terjadi hingga Maret 2021 mendatang. Menurutnya, pemadaman bergilir tersebut disebabkan oleh pasokan batu bara yang tidak stabil.
Ketika dihubungi lebih lanjut atas isu itu, ia menjelaskan masalah itu terjadi akibat harga ekspor batu bara sekarang yang sangat tinggi. Imbasnya, banyak pengusaha lebih memilih menjual batu bara mereka ke pasar luar negeri ketimbang kepada PT PLN (Persero).
Itu mereka lakukan karena PLN tidak berani menaikkan harga batu bara dalam negeri karena khawatir mendapatkan sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal, harga beli batu bara oleh PLN sangat jauh di bawah harga ekspor.
"Situasi listrik nasional kita hari ini sudah prihatin. Kemungkinan akan ada pemadaman secara bergilir karena pasokan batu bara yang tidak stabil," tulisnya, dikutip Senin (25/1).
PLN hingga saat ini belum bersuara atas isu yang dihembuskan oleh Faisol tersebut. Pun begitu dengan Kementerian ESDM
Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan tanggapan atas isu itu baru akan disampaikan pada Rabu (27/1) ini.
"Insyaallah besok (Rabu 27/1) Pak Dirjen bicara ya (mengenai kemungkinan pemadaman listrik bergilir)," ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/1).
Namun apapun itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut isu yang dihembuskan Faisol tersebut berlebihan. Pasalnya, menurut perhitungannya, kenaikan harga batu bara di pasar internasional hanya dipicu oleh musim dingin di beberapa negara.
Dengan kata lain, kenaikan hanya akan bersifat temporer. Harga batu bara ia ramal akan mengalami koreksi setelah musim dingin di beberapa negara usai.
Sementara itu melansir dari Trading Economics, harga batu bara di pasar internasional berada di level US$86,25 per ton pada perdagangan Selasa (26/1). Harga batu bara naik kurang lebih 29,81 persen dari harga akhir 2020 lalu sebesar US$66,44 per ton.
Secara historis, tren kenaikan harga batu bara mulai terjadi sejak November 2020 lalu. Fabby menjelaskan kenaikan harga batu bara itu dipicu oleh peningkatan permintaan dari China.
Selain itu, kebutuhan batu bara meningkat karena fenomena musim dingin di sejumlah negara.
"Apalagi di China karena musim dingin produksi batu bara dan transportasi batu bara China terganggu sehingga kebutuhan baru bara China meningkat dan akibatnya permintaan impor batu bara dari Indonesia juga meningkat," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/1).
Namun, ia mengaku tidak khawatir Indonesia akan kekurangan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PLN. Pasalnya, ada kewajiban pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) kepada perusahaan produsen batu bara.
Kewajiban itu minimal 25 persen dari rencana jumlah produksi batu bara 2021 yang disetujui oleh pemerintah. DMO itu, kata dia, telah memenuhi kebutuhan pembangkit PLN.
Dari dalam negeri, ia mengamini pernyataan Faisol bahwa banjir di Kalimantan Selatan menimbulkan kendala pada pasokan batu bara. Namun, ia menegaskan pasokan batu bara di Indonesia tidak hanya berasal dari Kalimantan Selatan.
"Kekhawatiran terjadi pemadaman itu terlalu berlebihan. Dari sisi pasokan, batu bara dari sumber lain Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan daerah lain masih cukup banyak," katanya.
Di sisi lain, konsumsi listrik pada sejumlah wilayah turun selama pandemi covid-19 akibat pembatasan aktivitas masyarakat. Data PLN menyebutkan surplus tertinggi terjadi di wilayah Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) dan Sulawesi Bagian Utara (Sulbagut), dengan reserve margin (persentase kapasitas cadangan pembangkit) sebesar 58 persen.
Disusul oleh, Sumatera sebesar 55 persen, Jawa dan Bali 46,8 persen, Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur 45 persen, dan Kalimantan Barat 42 persen.
"Dari sisi kesiapan kapasitas pembangkit juga cukup, bahkan berlebih. Permintaan listrik tidak melonjak tinggi bahkan cenderung rendah, dengan PPKM ini kebutuhan untuk aktivitas permintaan listrik komersial bisnis dan industri terjadi penurunan," terangnya.
Fabby mengakui sekarang ini pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Tapi, masalah itu lebih dipicu oleh gangguan teknis sistem kelistrikan, bukan persoalan defisit daya listrik.
Kondisi ini, kata dia, berbeda dengan 2015. Saat itu, pemadaman listrik bergilir memang terjadi dan disebabkan kurangnya pasokan listrik.
Bahkan, sejumlah daerah mengalami defisit pasokan listrik sehingga terpaksa dilakukan pemadaman bergilir ketika itu.
"Kalau beberapa kali terjadi (pemadaman listrik bergilir) persoalannya bukan defisit daya listrik, tapi karena gangguan di jaringan transmisi distribusi, kerusakan trafo, dan kendala teknis lainnya," jelasnya.
Oleh sebab itu, ia meminta PLN untuk terus memastikan kesiapan seluruh sistem kelistrikan, mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, gardu listrik, trafo, dan sebagainya. Selain itu, PLN perlu melakukan predictive maintenance atau perawatan yang bersifat antisipatif untuk mengetahui komponen sistem kelistrikan yang perlu diganti sehingga tidak menimbulkan gangguan.
PLN, lanjutnya, juga harus siap siaga apabila terjadi gangguan, sehingga reaksi yang diberikan cepat. Semua langkah tersebut dibutuhkan utamanya di musim hujan serta bencana alam di sejumlah daerah di Indonesia.
"Semuanya itu harus dipastikan dan kuncinya selain pantau kesehatan dari sistem listrik juga melakukan perawatan berkala dan perawatan yang bersifat antisipatif," tuturnya.
Segendang sepenarian, Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan pemadaman listrik bergilir memang kerap terjadi di masyarakat. Bahkan, di sejumlah daerah terutama di Indonesia timur, pemadaman listrik bergilir menjadi hal yang lumrah.
Tapi katanya, pemadaman lebih banyak terjadi karena masalah teknis, bukan kekurangan pasokan tenaga listrik.
"Faktanya pemadaman bergilir sering terjadi di beberapa wilayah, jadi bukan hal yang aneh lagi pemadaman ini masih ada di beberapa daerah, sehingga apa yang disampaikan tertulis mengenai keandalan listrik PLN tidak sama di lapangan," katanya.
Menurutnya, kejadian tersebut seharusnya bisa dihindari di tengah klaim surplus pasokan listrik PLN.
Pencegahan itu bisa dilakukan apabila PLN melakukan penilaian sistem kelistrikan serta pencatatan secara disiplin. Dengan demikian, petugas PLN bisa mengetahui kapan waktu dilakukan perawatan (maintenance) dan permasalahan pun menjadi terukur.
Selain itu, Mamit menilai perlu perbaikan pelayanan kepada pelanggan. Utamanya, respons cepat ketika terjadi gangguan sistem kelistrikan secara tiba-tiba.
Mamit juga menekankan efisiensi perseroan jangan sampai mengorbankan pelayanan kepada pelanggan. Dalam arti, efisiensi dilakukan dengan mengurangi biaya maintenance, mengurangi biaya perbaikan sehingga menyebabkan gangguan teknis, dan sebagainya.
Ia menuturkan perseroan boleh saja melakukan efisiensi untuk mendorong kinerja perusahaan, asal pelayanan kepada masyarakat tetap harus menjadi prioritas.
"Memang benar pasokan listrik surplus di tengah kondisi ini, konsumsi listrik kurang signifikan. Tetapi, surplus itu bukan jaminan tidak ada pemadaman bergilir," terangnya.
Pemadaman listrik bergilir menimbulkan kerugian bagi konsumen. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat pengaduan mengenai pemadaman listrik bergilir menjadi yang terbanyak kedua terkait pengaduan sektor kelistrikan setelah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).
Koordinator Pengaduan dan Hukum YLKI Sularsi menjelaskan kerugian tersebut dirasakan oleh konsumen PLN kategori rumah tangga (RT) maupun industri. Menurutnya, ada 2 jenis kerugian yang diderita masyarakat akibat pemadaman listrik bergilir, yakni kerugian materiil dan immateriil.
"Kalau materiil ketika listrik mati di rumah selama 1-3 jam, misalnya dalam lemari es pasti barang yang ada di dalamnya akan rusak, itu kerugian materiilnya," ujarnya.
Sementara itu, kerugian materiil pelaku industri lebih besar lagi. Misalnya, bagi peternak maupun industri yang sangat bergantung pada listrik untuk menjalankan bisnisnya.
"Kalau satu jam tidak ada listrik, karena ketergantungan listrik yang sangat besar itu misalnya bisa membuat mati peternakan ayam, dulu pernah terjadi," ucapnya.
Sedangkan, kerugian immateriil dalam bentuk gangguan aktivitas masyarakat yang terhambat karena mati listrik. Mengingat saat ini masyarakat sangat bergantung kepada alat- alat yang membutuhkan daya listrik seperti handphone, laptop, dan sebagainya.
Karenanya, ia meminta PLN untuk memberikan informasi kepada konsumen sebelum melakukan pemadaman listrik bergilir. Tujuannya, masyarakat bisa mengantisipasi hal itu sehingga menekan kerugian yang dialami pelanggan. Apabila pemadaman listrik bergilir dilakukan tanpa informasi pendahulu, ia menilai konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas kejadian itu.
"Yang jelas ada informasi kepada konsumen, kenapa dilakukan, apa alasannya, dan rasional atau wajar tidak untuk dilakukan," jelasnya.
Isu soal pemadaman listrik bergilir mengemuka. Isu dihembuskan Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Faisol Riza.
Melalui unggahan di akun instagramnya @faisol8418, ia mengatakan kemungkinan pemadaman listrik secara bergilir terjadi hingga Maret 2021 mendatang. Menurutnya, pemadaman bergilir tersebut disebabkan oleh pasokan batu bara yang tidak stabil.
Ketika dihubungi lebih lanjut atas isu itu, ia menjelaskan masalah itu terjadi akibat harga ekspor batu bara sekarang yang sangat tinggi. Imbasnya, banyak pengusaha lebih memilih menjual batu bara mereka ke pasar luar negeri ketimbang kepada PT PLN (Persero).
Itu mereka lakukan karena PLN tidak berani menaikkan harga batu bara dalam negeri karena khawatir mendapatkan sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal, harga beli batu bara oleh PLN sangat jauh di bawah harga ekspor.
"Situasi listrik nasional kita hari ini sudah prihatin. Kemungkinan akan ada pemadaman secara bergilir karena pasokan batu bara yang tidak stabil," tulisnya, dikutip Senin (25/1).
PLN hingga saat ini belum bersuara atas isu yang dihembuskan oleh Faisol tersebut. Pun begitu dengan Kementerian ESDM
Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan tanggapan atas isu itu baru akan disampaikan pada Rabu (27/1) ini.
"Insyaallah besok (Rabu 27/1) Pak Dirjen bicara ya (mengenai kemungkinan pemadaman listrik bergilir)," ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/1).
Namun apapun itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut isu yang dihembuskan Faisol tersebut berlebihan. Pasalnya, menurut perhitungannya, kenaikan harga batu bara di pasar internasional hanya dipicu oleh musim dingin di beberapa negara.
Dengan kata lain, kenaikan hanya akan bersifat temporer. Harga batu bara ia ramal akan mengalami koreksi setelah musim dingin di beberapa negara usai.
Sementara itu melansir dari Trading Economics, harga batu bara di pasar internasional berada di level US$86,25 per ton pada perdagangan Selasa (26/1). Harga batu bara naik kurang lebih 29,81 persen dari harga akhir 2020 lalu sebesar US$66,44 per ton.
Secara historis, tren kenaikan harga batu bara mulai terjadi sejak November 2020 lalu. Fabby menjelaskan kenaikan harga batu bara itu dipicu oleh peningkatan permintaan dari China.
Selain itu, kebutuhan batu bara meningkat karena fenomena musim dingin di sejumlah negara.
"Apalagi di China karena musim dingin produksi batu bara dan transportasi batu bara China terganggu sehingga kebutuhan baru bara China meningkat dan akibatnya permintaan impor batu bara dari Indonesia juga meningkat," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/1).
Namun, ia mengaku tidak khawatir Indonesia akan kekurangan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PLN. Pasalnya, ada kewajiban pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) kepada perusahaan produsen batu bara.
Kewajiban itu minimal 25 persen dari rencana jumlah produksi batu bara 2021 yang disetujui oleh pemerintah. DMO itu, kata dia, telah memenuhi kebutuhan pembangkit PLN.
Dari dalam negeri, ia mengamini pernyataan Faisol bahwa banjir di Kalimantan Selatan menimbulkan kendala pada pasokan batu bara. Namun, ia menegaskan pasokan batu bara di Indonesia tidak hanya berasal dari Kalimantan Selatan.
"Kekhawatiran terjadi pemadaman itu terlalu berlebihan. Dari sisi pasokan, batu bara dari sumber lain Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan daerah lain masih cukup banyak," katanya.
Di sisi lain, konsumsi listrik pada sejumlah wilayah turun selama pandemi covid-19 akibat pembatasan aktivitas masyarakat. Data PLN menyebutkan surplus tertinggi terjadi di wilayah Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) dan Sulawesi Bagian Utara (Sulbagut), dengan reserve margin (persentase kapasitas cadangan pembangkit) sebesar 58 persen.
Disusul oleh, Sumatera sebesar 55 persen, Jawa dan Bali 46,8 persen, Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur 45 persen, dan Kalimantan Barat 42 persen.
"Dari sisi kesiapan kapasitas pembangkit juga cukup, bahkan berlebih. Permintaan listrik tidak melonjak tinggi bahkan cenderung rendah, dengan PPKM ini kebutuhan untuk aktivitas permintaan listrik komersial bisnis dan industri terjadi penurunan," terangnya.
Fabby mengakui sekarang ini pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Tapi, masalah itu lebih dipicu oleh gangguan teknis sistem kelistrikan, bukan persoalan defisit daya listrik.
Kondisi ini, kata dia, berbeda dengan 2015. Saat itu, pemadaman listrik bergilir memang terjadi dan disebabkan kurangnya pasokan listrik.
Bahkan, sejumlah daerah mengalami defisit pasokan listrik sehingga terpaksa dilakukan pemadaman bergilir ketika itu.
"Kalau beberapa kali terjadi (pemadaman listrik bergilir) persoalannya bukan defisit daya listrik, tapi karena gangguan di jaringan transmisi distribusi, kerusakan trafo, dan kendala teknis lainnya," jelasnya.
Oleh sebab itu, ia meminta PLN untuk terus memastikan kesiapan seluruh sistem kelistrikan, mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, gardu listrik, trafo, dan sebagainya. Selain itu, PLN perlu melakukan predictive maintenance atau perawatan yang bersifat antisipatif untuk mengetahui komponen sistem kelistrikan yang perlu diganti sehingga tidak menimbulkan gangguan.
PLN, lanjutnya, juga harus siap siaga apabila terjadi gangguan, sehingga reaksi yang diberikan cepat. Semua langkah tersebut dibutuhkan utamanya di musim hujan serta bencana alam di sejumlah daerah di Indonesia.
"Semuanya itu harus dipastikan dan kuncinya selain pantau kesehatan dari sistem listrik juga melakukan perawatan berkala dan perawatan yang bersifat antisipatif," tuturnya.
Hanya Soal Masalah Teknis Bukan Pasokan
Pengamat kelistrikan menyebut kalaupun pemadaman lampu terjadi, itu dipicu masalah teknis bukan pasokan batu bara. Ilustrasi. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono).
Segendang sepenarian, Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan pemadaman listrik bergilir memang kerap terjadi di masyarakat. Bahkan, di sejumlah daerah terutama di Indonesia timur, pemadaman listrik bergilir menjadi hal yang lumrah.
Tapi katanya, pemadaman lebih banyak terjadi karena masalah teknis, bukan kekurangan pasokan tenaga listrik.
"Faktanya pemadaman bergilir sering terjadi di beberapa wilayah, jadi bukan hal yang aneh lagi pemadaman ini masih ada di beberapa daerah, sehingga apa yang disampaikan tertulis mengenai keandalan listrik PLN tidak sama di lapangan," katanya.
Menurutnya, kejadian tersebut seharusnya bisa dihindari di tengah klaim surplus pasokan listrik PLN.
Pencegahan itu bisa dilakukan apabila PLN melakukan penilaian sistem kelistrikan serta pencatatan secara disiplin. Dengan demikian, petugas PLN bisa mengetahui kapan waktu dilakukan perawatan (maintenance) dan permasalahan pun menjadi terukur.
Selain itu, Mamit menilai perlu perbaikan pelayanan kepada pelanggan. Utamanya, respons cepat ketika terjadi gangguan sistem kelistrikan secara tiba-tiba.
Mamit juga menekankan efisiensi perseroan jangan sampai mengorbankan pelayanan kepada pelanggan. Dalam arti, efisiensi dilakukan dengan mengurangi biaya maintenance, mengurangi biaya perbaikan sehingga menyebabkan gangguan teknis, dan sebagainya.
Ia menuturkan perseroan boleh saja melakukan efisiensi untuk mendorong kinerja perusahaan, asal pelayanan kepada masyarakat tetap harus menjadi prioritas.
"Memang benar pasokan listrik surplus di tengah kondisi ini, konsumsi listrik kurang signifikan. Tetapi, surplus itu bukan jaminan tidak ada pemadaman bergilir," terangnya.
Pemadaman listrik bergilir menimbulkan kerugian bagi konsumen. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat pengaduan mengenai pemadaman listrik bergilir menjadi yang terbanyak kedua terkait pengaduan sektor kelistrikan setelah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).
Koordinator Pengaduan dan Hukum YLKI Sularsi menjelaskan kerugian tersebut dirasakan oleh konsumen PLN kategori rumah tangga (RT) maupun industri. Menurutnya, ada 2 jenis kerugian yang diderita masyarakat akibat pemadaman listrik bergilir, yakni kerugian materiil dan immateriil.
"Kalau materiil ketika listrik mati di rumah selama 1-3 jam, misalnya dalam lemari es pasti barang yang ada di dalamnya akan rusak, itu kerugian materiilnya," ujarnya.
Sementara itu, kerugian materiil pelaku industri lebih besar lagi. Misalnya, bagi peternak maupun industri yang sangat bergantung pada listrik untuk menjalankan bisnisnya.
"Kalau satu jam tidak ada listrik, karena ketergantungan listrik yang sangat besar itu misalnya bisa membuat mati peternakan ayam, dulu pernah terjadi," ucapnya.
Sedangkan, kerugian immateriil dalam bentuk gangguan aktivitas masyarakat yang terhambat karena mati listrik. Mengingat saat ini masyarakat sangat bergantung kepada alat- alat yang membutuhkan daya listrik seperti handphone, laptop, dan sebagainya.
Karenanya, ia meminta PLN untuk memberikan informasi kepada konsumen sebelum melakukan pemadaman listrik bergilir. Tujuannya, masyarakat bisa mengantisipasi hal itu sehingga menekan kerugian yang dialami pelanggan. Apabila pemadaman listrik bergilir dilakukan tanpa informasi pendahulu, ia menilai konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas kejadian itu.
"Yang jelas ada informasi kepada konsumen, kenapa dilakukan, apa alasannya, dan rasional atau wajar tidak untuk dilakukan," jelasnya.
