Dirut PLN Sambangi KPK Bahas Tata Kelola Aset

Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini menyambangi gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (15/1) untuk membahas kerja sama pencegahan korupsi di anak perusahaan BUMN tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryar menuturkan, kedatangan Zaini beserta jajaran disambut langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri dan sejumlah pimpinan lain.

Dalam audiensi tersebut, sejumlah isu pencegahan rasuah yang dibahas di antaranya terkait tata kelola aset.

"Beberapa hal yang dibahas di antaranya Dirut PLN menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan pendampingan KPK dalam perbaikan tata kelola aset sebagai upaya pencegahan korupsi dan potensi kerugian keuangan negara," kata IPI dalam keterangannya, Jumat (15/1).

KPK mencatat, hingga 31 Desember 2019 lalu, hanya 28.213 persil tanah milik PLN yang telah bersertifikat. Jumlah itu hanya 30,7 persen dari total 92.213 persil tanah di bawah PLN. Sedangkan, 63.931 atau 69,3 persen sisanya belum bersertifikat.

Melalui hasil kerja sama dengan KPK, jumlahnya saat ini menjadi 20.507 persil per 31 Desember 2020 lalu.

Ipi menambahkan, PLN juga berharap agar KPK melakukan peninjauan dan perbaikan terhadap regulasi soal pengelolaan limbah B3 dan program energi baru dan terbarukan (EBT) oleh PLN.

"Melalui tugas koordinasi dan monitoring KPK juga akan terus mendampingi dengan melakukan kajian atas regulasi, tata kelola dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencegah korupsi," katanya.

Dalam keterangan resmi terpisah, Zulkifli menjelaskan bahwa capaian PLN dalam melakukan sertifikasi aset tidak lepas dari dukungan dari KPK. Hasil capaian sertifikasi aset pada 2020 tersebut menjadi kado manis bagi PLN.

Menurutnya, peningkatan aset bersertifikat tersebut merupakan wujud dari dukungan KPK dalam perbaikan tata kelola aset dalam upaya pencegahan korupsi dan penyelamatan aset negara.

"Kami sangat bangga dan beruntung KPK memilih PLN sebagai BUMN prioritas dalam penyelamatan aset-aset negara," tambah Zulkifli.

Zulkifli berharap, sinergitas ini dapat terus berlanjut sehingga sertifikasi aset negara yang dipercayakan kepada perseroan dapat meningkat menjadi 60 persen pada akhir tahun ini dan menjadi 100 persen pada akhir tahun 2023.

Selain itu, Zulkifli juga berharap dukungan KPK untuk mendorong perbaikan tata kelola limbah batubara.

"Limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash dari hasil pembakaran batu bara ini, salah satunya kami olah menjadi beton, baik itu paving, batako dan beton pracetak. Namun, selama masih ditetapkan sebagai limbah B3, padahal di hampir seluruh negara ini tidak masuk limbah B3," tutur Zulkifli.

Masuknya FABA ke dalam limbah B3 membuat pengelolaannya harus mengikuti standar pengelolaan limbah B3, termasuk mekanisme perizinannya. Hal ini membutuhkan biaya yang besar.

Menurut Zulkifli, dengan perbaikan tata kelola pengelolaan limbah batu bara akan mendorong operasional perusahaan menjadi semakin efisien.

[Gambas:Video CNN]