Ma'ruf Amin Akui 65 Persen Subsidi LPG 'Dimakan' Orang Mampu

CNN Indonesia | Senin, 01/02/2021 13:24 WIB
Wapres Ma'ruf Amin mengakui subsidi LPG salah sasaran. Data yang dimilikinya, 65 persen subsidi justru dinikmati orang mampu. Pemerintah mengakui subsidi LPG 65 persen di antaranya dinikmati oleh orang berduit. Ilustrasi. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui gelontoran dana subsidi gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG) banyak tidak tepat sasaran karena justru dinikmati oleh masyarakat mampu.

Pasalnya, berdasarkan data yang dimilikinya subsidi justru 65 persen diantaranya dinikmati masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi.

"Ketimpangan terjadi untuk subsidi LPG yang hanya dinikmati oleh 35 persen kelompok masyarakat miskin dan rentan, dan sisanya dinikmati kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi," ungkap Ma'ruf dalam Dies Natalis V dan Lustrum I Universitas Pertamina 2020, Senin (1/2).


Ia menyayangkan realita tersebut. Pasalnya, pemerintah mengalokasikan dana yang tak sedikit untuk memberikan subsidi LPG.

Tahun ini saja misalnya, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp54 triliun untuk subsidi LPG. Selain itu, pemerintah juga menyediakan 7,5 juta metrik ton LPG untuk masyarakat.

"Tentu ini ironis, alokasi subsidi LPG jumlahnya sangat besar dan cenderung meningkat, tapi masih terdapat lebih dari 12,51 juta rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia yang memasak menggunakan kayu bakar," ucap Ma'ruf.

Selain subsidi LPG, Ma'ruf menyatakan mayoritas penerima subsidi listrik juga didominasi masyarakat mampu. Namun, ia tak menjelaskan rinci persentase masyarakat mampu yang menerima subsidi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kendati demikian, ia mengklaim jumlah masyarakat miskin yang menikmati subsidi listrik naik dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, jumlah masyarakat miskin yang menerima subsidi listrik pada 2017 sebesar 26 persen dan 2018 naik menjadi 44 persen.

Secara keseluruhan, Ma'ruf menyatakan kebijakan subsidi energi di Indonesia perlu diperbaiki. Hal ini agar tercipta keadilan akses energi untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.

"Sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), saya telah meminta agar kebijakan energi juga harus berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan," pungkas Ma'ruf.

(rzr/aud)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK