ANALISIS

Tak Efektif Dongkrak Ekonomi, BLT Subsidi Upah Wajar Disetop

Ulfa Arieza | CNN Indonesia
Rabu, 03 Feb 2021 07:37 WIB
Ekonom menilai BLT subsidi upah memang harus disetop, karena tidak efektif mendongkrak ekonomi dan berpotensi salah sasaran.
Ekonom menilai BLT subsidi upah memang harus disetop, karena tidak efektif mendongkrak ekonomi dan berpotensi salah sasaran. Ilustrasi pekerja. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono).

Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet punya pandangan beda. Ia menuturkan program BLT subsidi gaji perlu dilanjutkan lantaran Indonesia masih dalam proses pemulihan ekonomi.

"Saat ini Indonesia berada dalam proses pemulihan ekonomi, apalagi di awal tahun ini proses pemulihan ekonomi masih akan menghadapi tantangan meningkatnya kasus covid-19. Atas dasar itu, saya kira bantuan ini masih perlu dilanjutkan," ucapnya.

Selain itu, daya beli masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah belum sepenuhnya pulih.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Indikasinya, tingkat inflasi masih rendah, yakni 0,26 persen secara bulanan (mtm) pada Januari 2021 dan 1,55 persen secara tahunan (yoy). Oleh sebab itu, ia mengaku khawatir penghapusan BLT gaji makin menekan daya beli tersebut.

"Jadi, memang ada potensi dengan dihilangkan bantuan subsidi gaji peluang terdampaknya daya beli masyarakat, khususnya untuk kelompok menengah ke bawah semakin besar," tegas dia.

Sejauh ini, ia menilai realisasi program tersebut lebih tinggi ketimbang program PEN lainnya. Meskipun belum 100 persen, per Januari 2020 lalu, pemerintah telah menyalurkan BLT kepada 12,29 juta pekerja pada termin pertama.

Kemudian, total pekerja yang mendapatkan BLT pada termin kedua sebanyak 12,24 juta orang.

Dari sisi anggaran, total dana yang dikucurkan sebesar Rp29,44 triliun atau 98,91 persen dari target sebesar Rp29,76 triliun. Terdiri dari Rp14,75 triliun pada termin pertama dan Rp14,69 triliun pada termin kedua.

Selain itu, data penerima pun dapat dipertanggungjawabkan lantaran menggunakan data tenaga kerja dari BPJS Ketenagakerjaan yang  telah diverifikasi.

"Artinya, tidak ada persoalan serapan anggaran subsidi gaji ini seperti program PEN yang lain," tandasnya.

(bir)

HALAMAN:
1 2
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER