Beda Buku Tanah dan Sertifikat Tanah Elektronik

age, CNN Indonesia | Rabu, 03/02/2021 14:18 WIB
Aturan baru pemerintah akan mengubah bentuk sertifikat tanah atau buku tanah berbahan kertas menjadi sertifikat tanah elektronik. Berikut perbedaannya. Aturan baru pemerintah akan mengubah bentuk sertifikat tanah atau buku tanah berbahan kertas menjadi sertifikat tanah elektronik. Ilustrasi pembagian sertifikat tanah. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengeluarkan aturan baru soal bukti kepemilikan tanah.

Aturan ini akan mengubah bentuk sertifikat tanah atau buku tanah berbahan kertas menjadi sertifikat tanah elektronik yang datanya masuk ke dalam sistem pertanahan.

Lantas, apa perbedaan buku tanah dan sertifikat tanah elektronik?


Buku dan Sertifikat Tanah

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran yang sudah ada haknya.

Sedangkan, sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Sertifikat Tanah Elektronik

Sementara itu, sertifikat tanah elektronik merupakan dokumen yang akan diterbitkan melalui sistem elektronik dan bisa dialihmediakan untuk menjadi sertifikat bagi pemilik tanah.

Sertifikat tanah elektronik akan memuat mencakup data dan informasi yang selama ini ada di buku tanah, surat ukur, hingga gambar denah satuan rumah susun.

Data-data itu akan dialihmediakan alias scan dan disimpan di pangkalan data atau sistem pertanahan elektronik. Bila nanti ada perubahan data dan informasi dalam sertifikat elektronik, maka prosesnya juga akan dilakukan secara elektronik.

Oleh karenanya, setelah ada sertifikat elektronik, maka bukti kepemilikan dalam bentuk buku tanah akan ditarik oleh Kantor Pertanahan.

Ketentuan ini sesuai dengan aturan baru berupa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Beleid diteken dan berlaku mulai 12 Januari 2021.

[Gambas:Video CNN]



(age/bir)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK