Cerita Peserta JHT BPJS Ketenagakerjaan: Dana Tak Maksimal

CNN Indonesia | Senin, 15/02/2021 06:47 WIB
Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) mengeluhkan pengelolaan dana di eks PT Jamsostek itu tidak maksimal. Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) mengeluhkan pengelolaan dana di eks PT Jamsostek itu tidak maksimal. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Nasib buruk menghampiri I Made Sentana pada 2019 lalu. Ia terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah bekerja selama 17 tahun sebagai jurnalis. Beruntung, ia terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Minimal, ada dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang bisa dinikmatinya usai menyandang status jadi pengangguran.

Tidak lama setelah kabar PHK itu, ia pun bergegas menyambangi kantor BPJS Ketenagakerjaan. Ia berniat untuk mencairkan dana JHT yang lama ia endapkan. Hasilnya, ada senyum tersungging dari bibirnya mendapati buah kerja yang ia sisihkan ke badan eks PT Jamsostek itu bernilai Rp1,1 miliar.

Iseng-iseng, ia berhitung. Ada sederet biaya yang harus ia bayar atas pengelolaan dananya. Salah satunya, pajak. Ia mengaku dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh) 15 persen.


Di sisi lain, imbal hasil yang seharusnya membuat dananya gemuk pun relatif biasa-biasa aja. "Imbal hasil tiga tahun terakhir kurang maksimal. Apalagi, 2019, nilainya bertambah hanya dari setoran yang saya dan perusahaan bayar," ujarnya kepada CNNINdonesia.com, Kamis (11/2).

Padahal, Made mengaku setorannya terus bertambah seiring dengan kenaikan gaji yang ia terima. Gaji saya dipotong sekitar Rp400 ribu per bulan, belum termasuk setoran dari perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Perkiraannya, iurannya Rp1,2 juta/bulan.

Terakhir menyetorkan iuran, gaji Made dipatok Rp75 juta. Namun, ia mengaku tak hafal besaran setoran yang dibayarkan. "Yang pasti, gaji saya setiap tahun berubah," imbuh dia.

Nadya, pekerja yang juga peserta BPJS Ketenagakerjaan, juga mengaku dana yang diendapkannya tidak maksimal. Dari 5 tahun bekerja dengan gaji sekitar Rp5 juta, saat mencairkan JHT beberapa tahun lalu, ia hanya memperoleh Rp14 juta. Padahal, tahun-tahun saya mencairkan JHT, imbal hasilnya relatif tinggi hingga dua digit.

"Saya tahu, karena saya juga jurnalis. Cek-cek, klaimnya imbal hasil dua digit. Tapi ketika saya berhenti bekerja dan memutuskan mencairkan JHT saya, apa tuh nggak sampai 7 persen. Bahkan, saya sempat cerita ke orang OJK, saya bilang lebih baik duitnya diparkir ke peer to peer lending (fintech)," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dinamika Pasar

Namun demikian, baik Made dan Nadya mengakui imbal hasil dana kelolaannya memang bergantung kondisi pasar. Tidak ada yang bisa benar-benar menebak apakah investasinya bisa selangit atau jeblok.

"Saya paham karena ini kan kurang lebih sama dengan produk investasi. Kadang imbal hasilnya bagus, kadang tidak ada kenaikan, atau malah rugi. Tapi saya sih melihatnya yang penting tidak ada kerugian," imbuh Made.

Lain cerita dengan Nadya. Ia mengeluh karena pengelolaan dananya tak maksimal di tengah kondisi yang ia sebut gemilang pada saat ia memarkirkan dananya selama 5 tahun.

"BPJS Ketenagakerjaan banyak taruh dana di surat utang kan, yield surat utang lagi bagus kok saat itu. Hasilnya kok tidak terlihat? Iya kalau saham sempat jeblok, tapi memangnya duit yang ditaruh di saham seberapa banyak?" jelasnya bertanya.

Diketahui, dalam 10 tahun terakhir, tingkat pengembalian investasi atau imbal hasil (yield on investment/YOI) BPJS Ketenagakerjaan terus melorot. Pada 2010, YOI masih mencapai dua digit, belakangan angkanya tersisa satu digit.

Berdasarkan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan, dikutip Jumat (11/2), YOI pada 2020 hanya 7,38 persen. Angkanya jauh lebih rendah dari 2010 sampai 2014 yang lebih dari 10 persen.

Hal ini berdampak pada imbal hasil atau hasil pengembangan yang diterima peserta jaminan hari tua (JHT). Jumlah keuntungan yang diterima peserta otomatis semakin kecil.

(aud/bir)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK