Ekonom Sangsi DP Nol Persen Mobil dan Rumah Dongkrak Ekonomi

CNN Indonesia
Kamis, 18 Feb 2021 17:30 WIB
Ekonom pesimistis kebijakan uang muka (DP) nol persen untuk kredit kendaraan dan rumah efektif mengangkat laju ekonomi di tengah pandemi.
Ekonom pesimistis kebijakan uang muka (DP) nol persen untuk kredit kendaraan dan rumah efektif mengangkat laju ekonomi di tengah pandemi. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah ekonom tetap pesimistis kebijakan penurunan batas uang muka (down payment/DP) bagi kendaraan bermotor dan properti seperti rumah hingga rusun sebesar nol persen bisa langsung mendongkrak perekonomian nasional.

Pasalnya, ada potensi realisasi kebijakan tidak berjalan cepat hingga dampak yang membutuhkan waktu sampai kuartal II dan III 2021.

Ekonom INDEF Tauhid Ahmad menjadi salah satu yang sangsi. Menurutnya, secara kebijakan, memang aturan baru dari Bank Indonesia (BI) akan langsung berlaku mulai 1 Maret 2021, tapi realisasi di lapangan belum tentu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dalam situasi seperti ini, bank tentu tetap tidak mau sembarangan memberikan kredit, risikonya masih ada, bahkan bisa lebih tinggi karena pandemi belum terkendali. Itulah kenapa pertumbuhan kredit pun masih terkontraksi," kata Tauhid kepada CNNIndonesia.com, Kamis (18/2).

Bahkan, menurutnya, perhitungan risiko ini tetap ada dari bank, meski aturan DP nol persen dibatasi pada bank-bank yang memiliki rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) di bawah 5 persen. Mereka dinilai tetap sesuai prinsip bisnis sektor ini, yaitu penuh kehati-hatian.

Pertimbangan ini, kata Tauhid, seperti penurunan suku bunga acuan BI yang nyatanya tidak langsung ditransmisikan oleh para bank ke penurunan bunga kredit mereka.

Tak hanya dari bank yang masih pikir-pikir risiko, Tauhid mengatakan dampak ekonomi dari kebijakan teranyar ini juga tidak bisa langsung menjadi harapan karena nyatanya daya beli masyarakat masih lemah. Khususnya, masyarakat menengah bawah yang sebenarnya paling membutuhkan relaksasi ini.

"Daya beli sekarang masih rendah, turun, siapa yang mau beli? Jadi DP nol persen ini tidak berpengaruh. Orang tidak langsung jadi beli rumah dan mobil karena masih belum ada kepastian kapan covid-19 ini terkendali," ujarnya.

Selama belum ada kepastian pengendalian pandemi, Tauhid menilai masyarakat masih akan lebih memilih untuk menyimpan dananya. Apalagi bagi mereka yang sekarang pendapatannya tengah tergerus atau sedang tidak stabil.

Kalau pun berangan-angan kebijakan ini bakal diminati masyarakat dan meningkatkan konsumsi pembelian mobil dan motor, Tauhid melihat dampak ekonomi membaik mungkin baru terasa di kuartal III dan IV 2021. Sebab, kebijakan ini baru terealisasi di kuartal I akhir dan mungkin diadaptasi masyarakat sampai kuartal II.

Oleh karenanya, hasilnya baru terasa ada peningkatan ekonomi di kuartal III dan IV. Itu pun dengan catatan, PPKM tidak membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat lagi.

"Tapi apakah kemudian bisa membuat secara total ekonomi Indonesia capai 5 persen dengan kebijakan ini? Saya rasa tidak," tuturnya.

Di sisi lain, ketimbang menurunkan DP kendaraan bermotor dan rumah jadi nol persen, Tauhid menilai kebijakan yang sebenarnya lebih bagus adalah menurunkan suku bunga kredit bank. Sebab, suku bunga ini berlaku lama, misalnya KPR rumah sekitar 10-20 tahun.

"Yang paling penting sebenarnya bukan DP-nya, tapi suku bunganya, ini kan panjang, ini justru lebih bermanfaat," ujarnya.

Senada, Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam juga melihat kebijakan ini tak serta merta mengangkat ekonomi. Secepat-cepatnya mungkin baru di akhir kuartal II 2021.

"Tapi ini tidak bisa hanya memanfaatkan pelonggaran DP saja, juga sangat bergantung ke PPKM. Kalau PPKM sudah dilonggarkan di kuartal II, mungkin bisa sedikit positif di kuartal II, ini pun bisa positif sedikit karena basis hitungnya kuartal II 2020 yang turun drastis, jadi mungkin akan ada kenaikan di kuartal II nanti," jelas Piter.

Hanya saja, Piter setidaknya masih mengapresiasi langkah koordinasi BI dan pemerintah. Sebab, sebelumnya, pemerintah juga membebaskan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil baru mulai 1 Maret 2021.

Menurutnya, minimal kebijakan fiskal dan makroprudensial ini bisa saling melengkapi dan merangsang ekonomi. Kebijakan ini bisa meningkatkan pembelian, permintaan, dan produksi, hingga dampak ekonomi yang lebih luas ke sektor usaha lain.

"Nanti pabrik gerak lagi, akan ada supply chain, pemasok komponen juga bergerak, bahkan UMKM dekat pabrik pun bisa hidup lagi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(uli/sfr)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER