Sri Mulyani Tambah Anggaran Pemulihan Ekonomi Jadi Rp699 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani menaikkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 dari Rp627,9 triliun menjadi Rp699,43 triliun.

Itu naik 21 persen jika dibandingkan dengan realisasi sementara pada 2020 lalu yang sebesar Rp579,78 triliun. Sri Mulyani menjelaskan Dana PEN 2021 akan disebar untuk lima kluster.

Pertama, perlindungan sosial sebesar Rp157,41 triliun. Dana itu akan digunakan untuk program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp28,71 triliun, kartu sembako Rp45,12 triliun, bantuan sosial (bansos) tunai Rp12 triliun, pra kerja Rp20 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa Rp14,4 triliun, dan perlindungan sosial lainnya Rp37,18 triliun.

"Perlindungan sosial kami utamakan untuk 40 persen masyarakat di kelas menengah ke bawah," ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA, Selasa (23/2).

Kedua, kesehatan sebesar Rp176,3 triliun. Angkanya naik 178 persen dari realisasi 2020 yang sebesar Rp63,51 triliun.

Dana itu digunakan untuk diagnostik untuk testing dan tracing sebesar Rp9,91 triliun, biaya perawatan Rp61,94 triliun, program vaksinasi Rp58,18 triliun, insentif pajak kesehatan Rp18,61 triliun, dan penanganan lainnya Rp27,67 triliun.

Ketiga, kluster UMKM dan korporasi sebesar Rp186,81 triliun. Jumlahnya naik dari realisasi 2020 yang sebesar Rp173,17 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Pemerintah akan menggunakan dana tersebut untuk subsidi bunga UMKM Rp31,95 triliun, BPUM Rp17,34 triliun, subsidi IJP Rp8,51 triliun, penyertaan modal negara untuk perusahaan pelat merah dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Rp58,76 triliun, penempatan dana Rp66,99 triliun, dan dukungan lainnya Rp3,27 triliun.

Keempat, program prioritas sebesar Rp125,06 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk padat karya Rp27,33 triliun, ketahanan pangan Rp47,1 triliun, kawasan industri Rp11,22 triliun, pinjaman daerah Rp10 triliun, pariwisata Rp8,66 triliun, dan prioritas lainnya Rp4,11 triliun.

Kelima, insentif usaha sebesar Rp53,86 triliun. Dana itu dialokasikan untuk PPh ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp5,78 triliun, pembebasan PPh 22 Impor Rp13,08 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp19,71 triliun, PPnBM DTP kendaraan bermotor Rp2,99 triliun, dan insentif lainnya Rp12,3 triliun.

Sementara, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menambahkan pemerintah menambahkan dana sebesar Rp130 triliun untuk anggaran kesehatan. Kenaikan ini seiring dengan proyeksi penambahan dana untuk proses vaksinasi covid-19.

"Dengan tambahan Rp130 triliun itu kalau di pusat diperkirakan ada sampai Rp88 triliun akan kami tambahkan untuk kebutuhan vaksinasi, peralatan, dan insentif tenaga kesehatan," pungkas Askolani.