Ancaman Lahan Sawah Tergusur dari PP Turunan UU Cipta Kerja

Senada, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menuturkan alih fungsi lahan sawah berpotensi makin masif dengan pemberlakuan aturan tersebut. Senada dengan Iwan, menurutnya kondisi ini disebabkan oleh ketentuan penyediaan lahan pengganti menjadi opsional alih-alih kewajiban.

"Yang jelas ini akan mendorong alih fungsi lahan, dengan pilihan opsional. Namun, ketika disediakan lahan pengganti yang lain, pertanyaannya apakah produktivitasnya sama dengan lahan pertama?" tuturnya.

Rusli juga mengimbau pemerintah tidak mengandalkan pembangunan lumbung pangan atau food estate guna memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Jangan sampai, lanjutnya, keberadaan food estate menjadi lampu hijau bagi maraknya alih fungsi lahan sawah.

Alasannya, Rusli menyatakan food estate tidak bisa menggantikan fungsi lahan sawah yang dikonversi menjadi kawasan industri, perumahan, dan sebagainya.

"Karena, kalau mau membuka lahan pertanian, maka tingkat produktivitas tidak langsung sama. Butuh sekitar empat sampai lima tahun supaya unsur hara bisa dimanfaatkan maksimal," ucapnya.

Oleh karenanya, guna mengendalikan konversi lahan sawah pemerintah hendaknya memprioritaskan opsi penyediaan lahan pengganti, dibandingkan membebaskan kepemilikan hak lahan tersebut dari pemilik.

Ia juga meminta pemerintah menekankan kepatuhan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ketika hendak membuka lahan sawah menjadi kawasan industri, PSN, perumahan, dan lainnya.

"Pemerintah opsinya bisa setengah-setengah, bisa memberi uang ganti lahan yang lain, namun saya kira disini pemerintah harus utamakan penggantian lahan," ucapnya.