Lapkeu BUMN Akan Disetor ke Jokowi dan SMI Mulai Bulan Ini

CNN Indonesia | Selasa, 02/03/2021 12:10 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut laporan keuangan BUMN akan disetor ke Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani untuk pertama kalinya mulai bulan ini. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut laporan keuangan BUMN akan disetor ke Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani untuk pertama kalinya mulai bulan ini. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pada bulan ini untuk pertama kalinya laporan keuangan seluruh perusahaan pelat merah akan diserahkan kepada Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Transparansi pendataan ini merupakan bagian dari janji Erick memperbaiki transparansi BUMN, termasuk proses pelaporan keuangan perusahaan.

"Insyaallah bulan ini pertama kali secara tuntas laporan keuangan perusahaan BUMN terdata secara transparan dan akan diserahkan oleh Menteri Keuangan dan Presiden langsung di tahun ini," katanya pada Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemberantasan Korupsi dengan KPK pada Selasa (2/3).


Erick menyebut laporan diserahkan agar Kepala Negara dan Bendahara Negara dapat melihat sendiri berapa besar beban utang setiap perusahaan pelat merah.

Selain itu juga agar terjadi transparansi untuk keperluan pendanaan negara, baik itu penugasan atau aksi korporasi.

Hal itu, klaim Erick, merupakan bentuk dari perwujudan janji yang sempat disebutkan ke publik saat pertama kali menjabat, yaitu bersih-bersih BUMN dalam rangka mewujudkan transformasi.

Janji lain yang ingin ditepati Erick adalah mendorong konsep whistleblower di kementeriannya. Konsep ini bertujuan melindungi insan BUMN yang bersedia melaporkan kegiatan merugikan yang terjadi kepada atasannya.

Di awal, kata dia, hanya ada dua BUMN yang menjalankan konsep ini. Namun, angkanya naik menjadi 27 perusahaan yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KPK.

"Saya diajarkan orang tua saya bahwa janji harus ditepati, karena itu tadi ketika tanggal 15 Desember datang saya bicara dengan pimpinan dan Ketua KPK kok hanya 2 BUMN yang tanda tangan? Makanya saya mendorong semua perusahaan BUMN yang ada di klaster harus bisa ikut program ini," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]



(wel/bir)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK