DJSN Minta BPJS Tenaker Serius Respons Penurunan Peserta

Ketua Komisi Penyiapan Dewan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (DJSN) Iene Muliati menyinggung penurunan jumlah kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akibat pandemi covid-19.

Ia mengatakan hal tersebut perlu jadi perhatian serius bagi jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan pada tahun ini. Sebab mengembalikan jumlah kepesertaan ke posisi sebelum pandemi bukan hal yang mudah.

"Jadi kepesertaan memang tidak sesimpel kita merekrut orang. Tapi kita harus memastikan mereka ikut BPJS bukan karena regulasi tapi karena ini penting untuk mereka," ujarnya dalam video conference, Selasa (2/3).

Dalam catatan DJSN, jumlah kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan turun 4,94 persen dari 54,45 juta jadi 51,75 juta orang pada akhir 2020.

Rinciannya, peserta program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 31,01 juta orang atau merosot dari 2019 yang mencapai 34,36 juta orang.

Kemudian, peserta program jaminan pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan turun dari 18,31 juta orang pada 2019 menjadi 16,37 juta orang pada 2020.

Begitu juga dengan jumlah peserta program jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan pada 2020 yang hanya 36,48 juta orang, atau turun dari 2019 yang sebanyak 37,25 juta orang.

[Gambas:Video CNN]

Meski demikian, menurut Iene, program-program yang dilakukan pemerintah selama pandemi seperti peningkatan kompetensi melalui Kartu Prakerja dapat kembali mendorong peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasalnya, sekitar lima juta orang yang mendapatkan insentif tersebut diperkirakan bakal memasuki lapangan kerja baru ketika ekonomi mulai pulih.

"Ini upaya pemerintah memastikan bahwa SDM kita walaupun pandemi, mereka akan meningkat kompetensinya sehingga bisa bekerja kembali dan masuk ke sistem BPJS Ketenagakerjaan," tuturnya.

Namun penambahan jumlah peserta hanya mungkin terjadi jika BPJS Ketenagakerjaan mempermudah akses kepesertaan. Salah satunya, melalui upaya digitalisasi.

"Ini ada peran dari BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan sebetulnya, secara tidak langsung, SDM kita nanti agar dia juga punya akses ke literasi keuangan, inklusi keuangan dan akses ke teknologi," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri menyatakan siap bekerja sama dengan jajaran direksi untuk memastikan jumlah peserta kembali meningkat dengan berbasis pada sinkronisasi data kepesertaan.

Ini merupakan satu dari enam lompatan yang akan dilakukan Dewas BPJS Ketenagakerjaan. "Ada enam lompatan yang harus dilakukan. Pertama kepesertaan. Ini menjadi concern terutama dari aspek kuantitas karena satu tahun terakhir mengalami penurunan," tuturnya.

Selain kepesertaan, lompatan lain yang akan dilakukan Dewas di antaranya mendorong perbaikan pelayanan dengan pendekatan strategis, memperhatikan risiko operasional dan investasi, memenuhi standar operasional BPJS Ketenagakerjaan, menindaklanjuti rekomendasi DJSN dan pemeriksaan khusus BPK RI, serta menyelesaikan gap antara regulasi dengan implementasi operasional.

"Kami membutuhkan partisipasi dan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, terutama para pekerja agar kami mampu menjalankan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya," pungkas Zuhri.