Platform Penekan Biaya Transaksi SBN Bakal Dirilis Bulan Ini

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) akan merilis platform elektronik untuk menunjang transaksi jual beli Surat Berharga Negara (SBN) pada bulan ini. Platform itu bertujuan untuk mengefisienkan transaksi surat utang negara.

Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan efisiensi ini bertujuan agar transaksi SBN bisa lebih murah dan menarik bagi investor.

"Ini sudah dari November (persiapannya), mudah-mudahan bisa grand launching di Maret ini, kami terus dorong untuk membuat transaksi SBN di pasar sekunder lebih efisien," kata Deni di diskusi virtual bertajuk Peran Investor Lokal dalam Pendalaman Finansial Instrumen Saham dan Surat Berharga, Rabu (10/3).

Kendati begitu, belum ada rincian lebih lanjut mengenai platform ini. Di sisi lain, ia mengatakan pemerintah dan bank sentral nasional juga tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (RUU PPSK).

"Salah satu pilar yang diatur dalam RUU PPSK adalah bagaimana pendalaman pasar kita bisa lebih efisien dan terkait perlindungan konsumen," tuturnya.

Ia mengatakan beleid baru ini akan berisi hal-hal yang bisa meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini melengkapi berbagai insentif yang telah diberikan pemerintah ke pasar keuangan.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, pemerintah telah memangkas pajak penghasilan (PPh) obligasi dari 20 persen menjadi 10 persen. Selain itu, pemerintah juga membebaskan PPh bagi dividen yang dananya diinvestasikan di dalam negeri melalui berbagai instrumen investasi di tanah air.

"Ini semua untuk mempercepat pengembangan sektor keuangan," pungkasnya.