Menaker Sebut 2,1 Juta Orang Masuk Waiting List Prakerja

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan 2,1 juta orang masuk daftar tunggu program kartu prakerja. Angka itu berasal dari pendataan pekerja terdampak covid-19.

"Saya kira data bersumber dari mana saja termasuk dari bapak ibu di komisi IX. Ini sebenarnya merupakan wait list yang datanya sudah disinergikan by name by address dengan data BPJS Ketenagakerjaan," tutur Ida dalam rapat bersama komisi IX, Selasa (16/3).

Ida mengungkapkan pihaknya telah menyediakan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) bagi pekerja yang ingin mendaftar program Kartu Prakerja. Tercatat, sebanyak 586.049 orang mendaftar program Prakerja melalui sistem tersebut.

"Di antara platform digital Prakerja sekali lagi Sisnaker merupakan satu-satunya platform digital milik pemerintah," ujarnya.

Ida menjelaskan pelatihan teknik kecantikan, make up dan tata rias ternyata merupakan pelatihan yang paling diminati.

Dari data yang ia paparkan teknik kecantikan menempati urutan pertama dengan keikutsertaan 66.666 peserta disusul pelatihan bahasa Inggris sebanyak 55.136 peserta, dan pengenalan komputer dasar 46.021 peserta.

Selanjutnya, di urutan keempat, terdapat pelatihan make up diri sendiri dengan jumlah 45.933 peserta.

Kelima, pelatihan sosial media marketing 38.493 peserta, disusul microsoft excel 31.004 peserta, konten kreator youtube 24.250 peserta, teknik everyday make up 20.703 peserta, tata rias pengantin 16.809 peserta, dan kursus menjahit 15.373 peserta.

"Jadi, lebih banyak untuk kepentingan kompetensi diri, meskipun kalau kita lihat persentase terbesar kedua bahasa Inggris, pengenalan komputer yang ketiga, dan seterusnya," jelas Ida.

Untuk tahun ini, Sisnaker akan tetap menjadi platform digital pemerintah pelaksana program Kartu Prakerja pada tahun 2021. Kemudian, pihaknya juga akan memprioritaskan calon pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai penerima program Kartu Prakerja.

"Peningkatan kompetisi calon pekerja migran itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dan kami sejak awal menyepakati bahwa ada kuota khusus untuk peningkatan kompetensi bagi calon PMI," tandasnya.