Mensos Risma Evaluasi Data, Jumlah Penerima Bansos Susut

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku telah melakukan evaluasi data penerima program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Tunai (BST).

Dari hasil evaluasi tersebut, ditetapkan jumlah penerima BPNT sebanyak 13.228.513 keluarga, PKH sebanyak 8.907.446 keluarga, dan BST 8.428.327 keluarga.

Jumlah tersebut lebih rendah dari target pemerintah, di mana BPNT sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat, PKH itu 10 juta keluarga penerima manfaat, dan BST 10 juta keluarga penerima manfaat.

Namun, jumlah tersebut belum sesuai dan mencakup keseluruhan data karena beberapa daerah belum 100 persen memadankan data dengan data kependudukan.

"Ada kurang lebih yang kita harus jemput perbaikan datanya. Jadi kami menurunkan staf kerja sama dengan daerah, kami menurunkan staf untuk mempercepat di 514 kabupaten kota," ucapnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (17/3).

Menurut Risma, pemuktahiran data harus terus dilakukan mengingat masih banyak suku-suku terpencil di kawasan Sumatera, Kalimantan, dan Papua, yang belum tersentuh. "Kami harus melakukan ini karena data yang kita keluarkan benar-benar betul," jelas Risma.

Namun, berdasarkan hasil rapat terbatas di kabinet, penyaluran 3 program bansos di Kementerian Sosial dapat langsung dijalankan tanpa harus menunggu pemuktahiran data selesai.

Dengan demikian, jumlah penerima BPNT, PKH dan BST akan terus berubah, bahkan masih berpeluang untuk mencapai target awal yang ditetapkan pemerintah di tahun ini.

"Kami diizinkan untuk memenuhi sesuai target. Jadi, misalkan BPNT 18,8 juta, maka akan kita penuhi karena banyak usulan-usulan yang baru dari daerah dan untuk mengganti yang meninggal dan sebagainya. Karena itu kami tetap menunggu dari daerah untuk usulan-usulan tersebut," terang Risma.

Risma juga meminta seluruh kepala daerah untuk membantu kementeriannya mempercepat proses pemuktahiran data. Sebab, pemerintah menargetkan pencairan bansos sudah dapat dilakukan pada pekan keempat Maret.

"Harapan kami untuk Maret ini kami bisa realisasikan di minggu ke-4 Maret. Demikian pula, target dari untuk April kami akan serahkan pada maret, sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin," imbuh Risma.

Khusus untuk daerah-daerah terpencil, Kementerian Sosial akan melakukan pendataan dan penyaluran secara paralel. "Kami merekam dengan mendatangi kawasan-kawasan tersebut," tuturnya.

Ia juga menegaskan seluruh bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk tunai melalui bank pelat merah (Himbara) serta PT Pos. "Semua, seluruhnya itu kita gunakan uang elektronik atau penyalurannya melalui sistem non tunai jadi semua lewat Himbara dan PT Pos," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]