Kepala Daerah Hingga Anggota Dewan Tolak Rencana Impor Beras

Sejumlah tokoh, mulai dari kepala daerah hingga anggota dewan menolak rencana pemerintah impor beras 1 juta hingga 1,5 juta ton. Mereka menolak lantaran rencana tersebut berpotensi merugikan para petani.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil salah satu pihak yang menolak rencana tersebut. Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan saat ini Jawa Barat tercatat surplus beras hingga 322 ribu ton hingga April 2021.

Menurutnya, jika kebijakan impor beras terealisasi, maka hal tersebut akan merugikan para petani di Jawa Barat. Berbeda jika kondisi di lapangan kekurangan beras, pemerintah daerah akan mendukung impor beras.

"Pertama, kami ini (di Jawa Barat) surplus beras. Kedua, sebentar lagi mau panen raya. Kalau tiba-tiba impor beras, maka bisa kebayang kan harganya kebanting," kata Emil, Rabu (17/3).

Emil mengusulkan agar pemerintah pusat menunda kebijakan impor beras tersebut. Ia mengatakan, dengan surplus tersebut, pemerintah pusat dapat mengambil produksi beras asal Jabar.

Penolakan juga datang dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia sempat mempertanyakan alasan pemerintah pusat terkait impor beras. Menurutnya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk pemerintah mengimpor beras.

"Kalau alasan darurat bencana, boleh-boleh saja atau pun impor beras khusus dan karena kebutuhan daerah tertentu, silakan. Tapi harus dijelaskan secara detail agar tidak mengguncang situasi pada saat kita mau panen. Ini kan sudah masuk musim panen," kata Ganjar, mengutip sejumlah media.

Dari parlemen, suara penolakan impor beras juga muncul. Anggota DPR yang juga ketua Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon meminta pemerintah membatalkan rencana impor beras 1 juta ton.

Menurut Fadli, rencana impor merupakan kebijakan nirsimpati lantaran diumumkan jelang panen raya. Meski belum ada kepastian terkait rencana tersebut, tetapi sudah berdampak langsung pada turunnya harga gabah petani secara signifikan.

Lagipula, menurut Fadli, puncak panen raya musim tanam Oktober-Maret 2020 adalah Maret-April 2021. Berdasarkan data yang ia punya, potensi gabah kering giling (GKG) Januari-April mencapai 25,37 juta ton atau setara dengan 14,54 juta ton beras naik 3 juta ton dibanding periode yang sama 2020.

"Tak ada alasan mendasar bagi pemerintah untuk melakukan impor beras. Statistiknya jelas cukup dan bahkan naik dibandingkan 2020, sehingga tidak ada dasar kuat bagi pemerintah untuk impor beras," jelas Fadli.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga meminta pemerintah menghentikan rencana impor beras. Cak Imin menyebut kebijakan tersebut jelas tidak berpihak kepada petani.

Cak Imin mengaku prihatin pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras saat panen raya tiba. "Tentu ini ya sedang menjadi keprihatinan kita adalah panen yang banyak, jangan memperbanyak impor," kata Cak Imin.

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi membeberkan bahwa rencana impor beras 1 juta ton merupakan strategi pemerintah melawan spekulan dan pedagang terkait harga beras.

Lutfi mengatakan, selain mengintervensi jumlah stok pangan di pasar, ia menyebut tugas pemerintah lainnya adalah menciptakan stabilitas harga. Apabila stok mencukupi namun harga terus naik, ia menyebut pemerintah harus melakukan intervensi.

Menurut Lutfi, importasi merupakan mekanisme pemerintah untuk mengintervensi pasar. Ia menyebut, meski telah ditetapkan kuota impor 1 juta ton, tapi belum tentu akan dibuka keran impor sebanyak itu.

"Pokoknya saya ingatkan ini adalah mekanisme pemerintah, bukan berarti kami menyetujui suatu jumlah untuk impor serta merta itu diharuskan impor segitu. Tidak," kata Lutfi.