KSP Pastikan Impor Beras Tak Dilakukan Jika Cadangan Cukup

Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dani Amrul Ichdan menyatakan pemerintah tidak akan impor beras apabila stok aman dan masuk masa panen.

"Prinsipnya satu, impor dilakukan jika angka mendesak dalam kerangka cadangan (beras). Kalau saat ini berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Bulog masih cukup," kata Dani dalam diskusi di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Kamis (25/3).

Menurut Dani, inisiatif Kementerian Perdagangan merencanakan impor beras satu juta ton merupakan langkah antisipatif apabila proyeksi hasil panen raya di bawah target.

Dalam hal ini, pemerintah baru akan melakukan impor beras jika kondisi mengharuskan saat pasokan berkurang.

"Seandainya target itu tidak tercapai dan stok beras di bawah 1 juta ton, sementara kebutuhan bertambah, seperti kebutuhan untuk bantuan sosial (bansos) kemungkinan semakin banyak, maka dibutuhkan impor," ujarnya.

Dani menambahkan kebijakan impor beras bisa dilakukan pemerintah dalam keadaan khusus untuk menjaga keseimbangan ekosistem produksi, distribusi, dan konsumsi.

Tujuan impor tersebut adalah untuk menjaga pasokan beras apabila stok tidak memadai dan menjaga stabilitas harga.

[Gambas:Video CNN]

Sebagai informasi, pemerintah berencana membuka keran impor 1 juta-1,5 juta ton beras dalam waktu dekat ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berdalih itu dilakukan demi menjaga ketersediaannya di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali.

Namun tak lama setelah wacana itu disampaikan, gelombang penolakan datang tak cuma dari petani, pengamat, akademisi, tapi juga para pejabat.

Para pejabat mulai dari Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, para politisi Senayan kompak berpandangan impor tak perlu dilakukan mengingat stok mencukupi.