Jokowi Larang Bupati Ecer APBD

CNN Indonesia | Jumat, 26/03/2021 11:18 WIB
Presiden Jokowi meminta seluruh bupati di Indonesia untuk tidak mengecer APBD dengan memberi alokasi dana untuk semua pos pengeluaran dan seluruh dinas. Presiden Jokowi meminta seluruh bupati di Indonesia untuk tidak mengecer-ecer APBD dengan memberi alokasi dana untuk semua pos pengeluaran dan seluruh dinas.(Biro Pers Setpres).
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh bupati di Indonesia untuk tidak mengecer-ecer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memberi alokasi dana untuk semua pos pengeluaran dan seluruh dinas. Ia ingin APBD digunakan secara fokus sesuai skala prioritas.

Hal ini disampaikan kepala negara saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Istana Negara pada Jumat (26/3).

"Anggaran harus betul-betul fokus pada hal yang esensial, yang betul-betul dibutuhkan karena anggaran itu terbatas, APBN juga terbatas, APBD juga terbatas. Ini jangan diecer-ecer, jangan dibagi rata. Ini saya ingatkan bolak-balik, jangan dibagi rata, jangan diecer-ecer untuk semua unit organisasi yang ada di kabupaten Bapak, Ibu sekalian," kata Jokowi.


Menurut Jokowi, APBD seharusnya dianggarkan dengan membentuk prioritas kebijakan dan program. Prioritas itu, katanya, boleh hanya satu atau dua program, misalnya prioritas membangun 60 pasar rakyat dan mencetak sawah baru saja.

Namun, program prioritas itu harus ada rincian kebijakan. Misalnya, apa-apa saja yang harus dilakukan untuk bisa mengejar pembangunan pasar dan mencetak sawah, semuanya harus rinci dan dilaksanakan.

"Rencana APBD itu harus betul-betul, dibuka secara detail, ke mana larinya, outputnya apa nanti, outcomenya nanti apa, semuanya harus dikalkulasi dan harus dihitung. Jangan membelanjakan untuk banyak pos belanja sekaligus, semua dinas diberi, ini semua, semua, semua. Dua prioritas saja cukup, misal ingin semua pasar di kabupaten selesai dalam lima tahun, ya sudah, konsentrasikan anggaran ke sana," katanya.

Selain perlu membuat prioritas dan tidak mengecer anggaran ke semua pos, Jokowi juga mengingatkan jangan sampai bupati terus menerus memberikan tambahan anggaran secara merata untuk semua pos. Padahal, pos itu memang belum perlu tambahan anggaran.

"Nanti naik tahun depan, anggarannya naik 10 persen, lalu semuanya diberi tambahan 10 persen, 10 persen, 10 persen, itu tidak akan jadi barang, percaya sama saya," tuturnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bila seluruh anggaran dibagi rata ke semua pos, maka yang terjadi adalah target prioritas tidak tercapai. Bahkan bukan cuma itu, target di masing-masing pos juga bisa tidak tercapai.

Hasilnya, sambung Jokowi, masyarakat akan merasa bupati tersebut tidak melakukan pembangunan apa-apa selama lima tahun menjabat. Hal ini selanjutnya akan membuat masyarakat enggan memilih bupati itu lagi.

"Nanti tidak terpilih lagi karena tidak jelas, 'Ini Bupati kok sudah lima tahun tidak kelihatan bangun apa-apa?' Sekali lagi, lakukan konsolidasi anggaran, sedikit program saja, dua saja yang unggulan, yang skala prioritas dibiayai secara penuh, full, menghasilkan produk yang maksimal, yang benar-benar ada manfaat langsung untuk rakyat. Saya selalu sampaikan money follow programs," ucapnya.

Jangan Lupa Pengawasan

Tak cukup membuat prioritas, Jokowi juga ingin para bupati benar-benar mengawal program dan anggaran di lapangan. Mulai dari implementasi, pengawasan, hingga evaluasi.

"Yang penting adalah manajemen pengawasan harus dilakukan, manajemen kontrol. Masalah manajemen yang sering terjadi adalah miss management, banyak bukti di lapangan, pengawasan tidak ketat sehingga kualitas barang menjadi tidak baik," katanya.

Manajemen pengawasan yang tidak baik juga berpotensi memunculkan proyek tidak selesai sesuai tenggat waktu. Begitu juga dengan hasilnya, bukan tidak mungkin kualitas barang dan jasa justru buruk dan tidak sesuai rencana.

"Sehingga yang baik hanya catatan belanjanya saja, laporannya baik, tapi hasilnya di lapangan tidak baik dan hasilnya tidak dinikmati oleh rakyat, ini yang harus dihindari," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(uli/age)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK