Luhut soal Larangan Mudik: Kami Tidak Ada Pilihan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia tidak ada pilihan terkait dengan mudik Lebaran 2021 selain melarangnya. Hal itu sudah diumumkan pemerintah serta berlaku pada periode 6-17 Mei 2021.
"Memang kami tidak ada pilihan banyak (terkait) libur ini," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (26/3).
Alasannya, berkaca dari sejumlah negara yang telah membuka aktivitas termasuk kegiatan liburan, justru mengalami kenaikan kasus covid-19. Misalnya, sejumlah negara di Eropa, seperti Jerman, Italia, dan Prancis, serta India yang memaksa negara tersebut untuk melakukan kembali penguncian wilayah (lockdown).
"Kami lihat pengalaman di Eropa, di India begitu dibuka ya langsung naik 30 persen (kasus covid-19), jadi kami tidak mau (seperti itu). Oleh karena itu, sudah diputuskan di rapat kabinet libur Lebaran hold (tunda) dulu," ucapnya.
Namun, ia menyatakan bahwa penanganan pandemi covid-19 di Indonesia terbilang baik, mencakup dari aspek kesehatan maupun perekonomian. Per Kamis (25/3), kasus positif virus corona di Indonesia mencapai 1.482.559. Lalu, korban meninggal akibat covid-19 mencapai 40.081 orang.
"Jika dilihat dalam enam pekan terakhir, kita sudah bisa mengatasi covid-19, tampak dari angka infeksi baru dan kematian yang mulai turun," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan larangan mudik mempertimbangkan risiko penularan covid-19. Sebab, angka penularan dan kematian akibat covid-19 masih tinggi terutama pasca libur panjang.
"Cuti bersama Idul Fitri satu hari ada, tapi tidak boleh ada aktivitas mudik. Pemberian bantuan sosial akan diberikan," kata Muhadjir.
Aturan resmi tentang larangan mudik akan diatur lebih lanjut oleh Polri dan Kemenhub. Kebijakan melarang mudik lebaran ini, menurut Muhadjir, diambil sesuai arahan Presiden joko Widodo pada 23 Maret 2021.
"Ditetapkan bahwa 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN/TNI-Polri karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat," ujarnya.