Kebakaran Kilang Balongan, Pertamina Perlu Infrastruktur Baru

CNN Indonesia
Selasa, 30 Mar 2021 18:57 WIB
Pengamat menilai kebakaran kilang Balongan Pertamina tidak mengganggu pasokan BBM, namun memastikan Pertamina membutuhkan infrastruktur baru.
Pengamat menilai kebakaran kilang Balongan Pertamina tidak mengganggu pasokan BBM, namun memastikan Pertamina membutuhkan infrastruktur baru. (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara).
Bandung, CNN Indonesia --

Pengamat ekonomi energi Universitas Padjajaran (Unpad) Yayan Satyaki menyebut kebakaran tiga kilang Balongan Pertamina di Jawa Barat, tidak bakal mengganggu pasokan BBM masyarakat.

"Tiga kilang itu berarti sekitar 10 persen-15 persen. Secara keseluruhan tidak akan mengalami disrupsi. Hal itu masih bisa ditangani Pertamina," ujarnya dalam laman resmi Unpad, Selasa (30/3).

Diketahui, kapasitas produksi kilang minyak Balongan Pertamina selama ini 125 ribu barel per hari. Kebakaran kilang hanya mempengaruhi sekitar 12 ribu barel produksi Pertamina.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia memprediksi pasokan BBM aman setidaknya hingga masa setelah Lebaran. "Kalau kerusakannya di atas 50 persen, saya kira baru bisa terdampak," imbuh dia.

Kendati begitu, kilang Balongan Pertamina sangat krusial dalam menjaga stabilitas energi nasional. Karenanya, ia berharap pemerintah mulai serius membangun infrastruktur baru di sektor energi.

Pemerintah, sambung Yayan, sejatinya mulai berpikir untuk mengalokasikan infrastruktuktur baru mengingat Pulau Jawa baru memiliki tiga kilang minyak.

Idealnya, perlu ada penambahan kilang minyak baru yang mulai dibangun, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Karena itu, proses perbaikan kilang minyak Pertamina yang terbakar diharapkan menjadi stimulus untuk menambah infrastruktur baru.

"Ini menjadi stimulan agar kebutuhan infrastruktur khusus untuk energi segera dieksekusi," kata Yayan.

Ia menambahkan upaya penguatan infrastruktur energi perlu diprioritaskan demi mendukung stabilitas harga energi di Indonesia. Hal ini dikarenakan energi adalah barang konsumsi publik yang perlu dijaga stabilitasnya.

"Kalau barang publik, berarti kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang itu bisa diakses masyarakat. Artinya, harganya harus efisien, masyarakat mampu beli, dan barangnya harus terus ada," tandas dia.

[Gambas:Video CNN]



(hyg/bir)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER