Bank BUMN Kaji Hapus Utang Kredit Pengusaha Wisata di Bali

CNN Indonesia | Jumat, 09/04/2021 19:36 WIB
Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan bank BUMN mencatat banyak pengusaha di Bali yang sangat kesulitan untuk membayar utang kredit  di tengah pandemi. Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan bank BUMN mencatat banyak pengusaha di Bali yang sangat kesulitan untuk membayar utang kredit di tengah pandemi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan bank pelat merah tengah mempertimbangkan kebijakan penghapusan utang atau pemutihan kredit bagi pengusaha Bali di bidang pariwisata, hotel, dan restoran. Pasalnya, selama pandemi covid-19, bisnis pariwisata dan akomodasi meredup.

Tiko, sapaan akrabnya, menjelaskan opsi kebijakan ini muncul karena bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) menemukan banyak pengusaha di Bali yang masih kesulitan untuk membayar utang kredit. Padahal, mereka sudah mendapat keringanan restrukturisasi kredit.

"Sudah ada utang lama yang sudah tidak mungkin terbayar sampai kapan pun karena kondisi dua tahun ini ada permasalahan," ujar Tiko di acara Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional, Jumat (9/4).


Di sisi lain, para pengusaha pariwisata, hotel, dan restoran ini sejatinya masih membutuhkan tambahan kredit modal kerja. Sebab, sebagian dari mereka berencana membuka operasi lagi pada Juni 2021.

Masalah terjadi ketika utang kredit lama tidak kunjung dibayar, biasanya bank tidak bisa memberikan kredit modal kerja baru kepada pengusaha. Pasalnya, hal ini akan menambah tinggi rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) di bank.

"Nah ini yang akan kami pikirkan, apakah utang lama ini apakah akan bisa diputihkan dulu sebelum kita maju ke depan atau seperti apa. Dari sini nantinya tentu ada seleksi alam dan mungkin pencadangan di April-Mei akan besar untuk merefleksikan yang sudah tidak mungkin bayar," jelasnya.

Tiko mengatakan opsi kebijakan ini muncul karena penghapusan utang kredit atau pemutihan sejatinya hal yang tidak asing bagi bank. Sebelumnya, kebijakan seperti ini pernah diberikan bank ke pengusaha di Bali karena bisnisnya terpuruk dalam akibat bencana erupsi Gunung Agung pada beberapa tahun lalu.

"Untuk Bali, ini situasi khusus, dulu juga pernah bencana Gunung Agung, kami lakukan forgiveness untuk UMKM. Sempat ada gempa di Palu juga seperti itu," katanya.

Kendati begitu, opsi kebijakan ini belum final. Menurut Tiko, bank-bank akan mencermati dulu data status kemampuan bayar para nasabahnya yang merupakan pengusaha di bidang pariwisata, hotel, dan restoran itu.

"Ini yang akan kami petakan, mana yang hanya perlu modal kerja, tapi utang lama bisa direstrukturisasi lagi karena masih mampu dan mana yang utang lamanya sudah tidak mungkin dibayar karena harus pailit dulu atau diputihkan dulu," terangnya.

Kredit Himbara Positif

Di sisi lain, Tiko mengklaim pertumbuhan kredit bank-bank BUMN sejatinya sudah mulai positif lagi pada kuartal I 2021. Sayangnya, ia tidak menyebut angka realisasinya.

"Mudah-mudahan pada kuartal II positifnya semakin besar. Memang sampai Februari masih minus, tapi kuartal I sudah positif," kata Tiko.

Mantan direktur utama Bank Mandiri itu mengatakan pertumbuhan positif kredit bank utamanya terjadi di segmen kredit mikro. Khususnya dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit UMKM.

"Yang masih negatif pertumbuhannya di korporasi, sekarang di nasional, pertumbuhan modal kerja belum ke-trigger. Jadi kita masih dorong untuk KUR dan mikro," ungkapnya.

Tiko berharap pertumbuhan kredit bank BUMN yang positif bisa diikuti oleh para bank swasta. Saat ini, pertumbuhan mereka masih minus.

Buka Wisata

Tiko yang juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) mengatakan pemerintah berencana membuat program aktivitas pariwisata. Program ini merupakan hasil diskusi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

[Gambas:Video CNN]

"Kami akan coba membuat program untuk wisata diaktivasi di liburan sekolah Juni-Juli 2021. Ini kami sedang bikin kajiannya, apakah untuk aktivasi pariwisata di liburan nanti untuk kluster tertentu saja, misal Bali, Labuan Bajo, Parapat, dan sebagainya," tutur Tiko.

Pertimbangan lain yang juga muncul apakah wisatawan yang bisa ke destinasi hasil reaktivasi perlu menyertakan hasil vaksinasi dulu atau tidak. Lebih lanjut, hal ini juga tengah didiskusikan dengan Satgas Penanganan Covid-19.

"Apakah ini bisa dilengkapi dengan testing kesehatan yang lebih lengkap lagi sehingga pemerintah memperbolehkan liburan saat liburan sekolah. Mudah-mudahan ini bisa jadi momentum pertumbuhan," pungkasnya.

(uli/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK