FPSI Tolak Proses Seleksi Komite BPH Migas 2021-2025

BPH Migas, CNN Indonesia | Kamis, 15/04/2021 12:21 WIB
DPP FPSI secara resmi melayangkan surat penolakan proses seleksi Komite BPH Migas periode 2021-2025 kepada Presiden Jokowi, Ombudsman, dan Komnas HAM. DPP FPSI secara resmi melayangkan surat penolakan proses seleksi Komite BPH Migas periode 2021-2025 kepada Presiden Jokowi, Ombudsman, dan Komnas HAM. (Foto: Dok. BPH Migas)
Jakarta, CNN Indonesia --

Dewan Pimpinan Pusat Federasi Pekerja Seluruh Indonesia (DPP FPSI) menyatakan menolak proses seleksi Komite BPH Migas periode 2021-2025 yang dilakukan Kementerian ESDM.

Penolakan dilayangkan melalui 3 surat yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo dengan nomor surat 21/B/DPP-FSPI/IV/2021, Ombudsman Republik Indonesia dengan nomor surat 23/B/DPP-FSPI/IV/2021, dan Komnas HAM Republik Indonesia dengan nomor surat 24/B/DPP-FSPI/IV/2021. Ketiga surat itu ditandatangani oleh Ihwansyah selaku Presiden DPP FPSI Ihwansyah dan Sekretaris Jenderal Nanang S.

Dalam surat tersebut, DPP FPSI menawarkan opsi untuk pembatalan proses seleksi komite saat ini dan pembentukan pansel (panitia seleksi) baru yang kredibel dan independen, langsung oleh Presiden RI melalui Sekretariat Negara.


Yang kedua, pansel baru itu agar tidak menetapkan dua syarat, yakni batasan umur pelamar yang antara 40 sampai 60 tahun, serta bahwa pelamar diharuskan memiliki pengalaman di bidang hilir migas minimal selama 10 tahun. Hal itu disebut tak sesuai dengan pasal 47 ayat 2 UU No.22 Tahun 2011.

Ihwansyah mengatakan, pihaknya menilai proses seleksi Komite BPH Migas periode 2021-2025 adalah janggal dan bermasalah. Kejanggalan itu antara lain karena semua turunan peraturan perundang-undangan, baik PP, Permen, maupun Kepmen disebut tak konsisten dengan UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kemudian, pada UU Migas pasal 47 ayat 4 dinyatakan bahwa BPH Migas bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Namun, di PP 67/2002 pasal 8 ayat 2 tercantum bahwa BPH Migas harus melapor ke Presiden melalui Menteri ESDM setiap 6 bulan sekali.

"Ini adalah bentuk upaya pengerdilan BPH Migas agar bisa diatur oleh Kementerian ESDM, apalagi sesuai Perpres No.68 Tahun 2015 bahwa BPH Migas bukanlah Satker atau bagian dari Kementerian ESDM. Juga dalam PP 67/2002 pasal 2 ayat 2 bahwa BPH Migas keputusannya bersifat independen. Kalaupun hal tersebut di atas dianggap boleh, maka konteksnya hanya untuk pelaporan tertulis saja, bukanlah PP tersebut menjadi dasar bahwa seleksi komite menjadi tusi-nya (tugas fungsi) Menteri ESDM atau Kementerian ESDM," papar Ihwansyah.

Berikutnya, Ihwansyah juga mempertanyakan alasan Sekjen Kementerian ESDM selaku pansel yang tidak memasukkan Pasal 24 PP 67/2002 yang mengatur bahwa Presiden harus mengajukan usulan nama calon komite ke DPR RI setidaknya 6 bulan sebelum masa kerja Komite BPH Migas habis sebagai dasar hukum.

"Artinya seharusnya hal tersebut sudah dilakukan pada 24 November 2020. Ternyata sampai saat ini belum diajukan juga, dan ini bentuk kelalaian fatal dari Kementerian ESDM dalam administrasi," kata Ihwansyah.

Yang keempat terkait Kepmen ESDM No.11/2021 poin b, di mana profesionalitas dan pengalaman empiris lebih diutamakan. Ihwansyah menyatakan, pada selesi komite periode sebelumnya juga tidak ada pembatasan usia, termasuk pada 8 Komite BPH Migas yang bertugas saat ini dan sebelumnya.

Pembatasan usia di bawah 40 tahun dan di atas 60 tahun itu tidak sesuai dengan banyak peraturan yang telah ditetapkan, antara lain Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28 E ayat 1 UUD 1945, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan rilis Badan Pusat Statistik pada 21 Januari 2021 yang menyebut bahwa para pemangku kebijakan harus memaksimalkan potensi Potensi Bonus Demografi, yaitu penduduk Indonesia yang didominasi usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah mencapai 191,08 juta jiwa (70,72 persen).

Pembatasan usia juga tak sejalan dengan semangat UU No.11 Tahun 2020 di mana Presiden Joko Widodo berupaya membuka lapangan kerja. Menurut Ihwansyah, pembatasan usia itu juga tak sesuai dengan semangat Presiden sendiri, yang menyerap aspirasi generasi muda di bawah 40 tahun dengan kepercayaan sebagai Direksi BUMN, jajaran Staf Khusus Presiden, dan anggota kabinet.

Kelima, Kepmen ESDM No.11/2021 poin d dengan syarat minimal 10 tahun pengalaman di bidang migas sebagai aturan yang dibuat-buat.

"Syarat minimal 10 tahun pengalaman di bidang Migas merupakan aturan yang dibuat-buat karena tidak ada dalam UU Migas dan PP-nya. Dan yang lebih aneh lagi dan patut diduga dari 33 nama calon komite yang lolos tersebut banyak yang tidak pengalaman di bidang migas apalagi sampai 10 tahun," katanya.

Terakhir, adalah Kepmen ESDM No.5.K/2021 yang membentuk pansel dengan anggota hanya dari perwakilan pemerintah. Hal tersebut dinilai tidak mencerminkan bahwa BPH Migas bekerja untuk tiga kepentingan secara independen, yaitu untuk pemerintah, badan usaha, dan masyarakat.

"Pansel tersebut tidak ada perwakilan dari badan usaha atau asosiasinya, juga masyarakat (DPR atau LSM sebagai konsumen), hanya didominasi dari pemerintah," ujar Ihwansyah.

(rea)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK