Anies Sebut Belanja DKI 2020 Terganjal Covid

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan pandemi covid-19 menghambat realisasi belanja pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sepanjang 2020 lalu. Tercatat, realisasi belanja daerah hanya mampu mencapai Rp52,11 triliun atau 88,40 persen dari target senilai Rp58,95 triliun.

Meski tidak tembus target, namun realisasi penyerapan anggaran ini meningkat sebesar 4,96 persen jika dibandingkan dengan realisasi 2019 yang sebesar 83,44 persen.

"Realisasi belanja daerah 2020 sebesar 88,40 persen tersebut, antara lain disebabkan karena keterbatasan pelaksanaan kegiatan dikarenakan pembatasan pandemi covid-19," ujarnya saat menyampaikan pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2020 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/4).

Selain itu, seretnya realisasi belanja ibu kota disebabkan upaya efisiensi terutama terhadap belanja barang/jasa. Lalu, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena penetapan perubahan APBD 2020 pada 11 Desember 2020.

"Kendala teknis lainnya seperti keterbatasan waktu proses pengadaan barang jasa, harga lebih tinggi dari pagu anggaran, belum adanya putusan pengadilan, keterbatasan kegiatan akibat pandemi, revisi Perda, kendala pengadaan spare part yang inden," katanya.

Sementara itu, realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta sebesar Rp55,89 pada tahun lalu. Angka itu, setara 97,66 persen dari target pendapatan daerah senilai Rp57,23 triliun.

Ini meliputi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp37,42 triliun atau 98,26 persen dari target, realisasi dana perimbangan sebesar Rp16,96 triliun atau 99,09 persen, serta realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,50 triliun atau 74,35 persen.

[Gambas:Video CNN]

"Walaupun secara keseluruhan pendapatan daerah mencapai realisasi sangat baik, namun terdapat komponen pajak daerah yang realisasinya belum optimal, yaitu kurang dari 95 persen, seperti BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)," tuturnya.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan yang dapat direalisasikan sebesar Rp4,21 triliun atau 94,74 persen dari rencana awal yang Rp4,45 triliun. Pengeluaran Pembiayaan ini salah satunya dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan daerah sebesar Rp95,68 miliar dan pembayaran pokok utang Rp33,62 miliar.

Pemerintah DKI Jakarta juga memberikan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Jakarta Toursindo, PT Mass Rapid Transportation (MRT), PT Jakarta Propertindo, PDAM Jaya, PD Pasar Jaya, PD Pembangunan Sarana Jaya dan PD PAL Jaya sebesar Rp4,08 triliun.

"Dengan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah tersebut, maka terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2020 sebesar Rp5,14 triliun," katanya.