Bappebti Buka Suara Soal Cuci Uang Bitcoin di Kasus Asabri

CNN Indonesia | Rabu, 21/04/2021 17:53 WIB
Bappebti menegaskan bahwa pihaknya mewajibkan calon pedagang aset kripto yang terdaftar untuk menyampaikan transaksi bulanan guna menghindari praktik cuci uang. Bappebti menegaskan bahwa pihaknya mewajibkan calon pedagang aset kripto yang terdaftar untuk menyampaikan transaksi bulanan guna menghindari praktik cuci uang. (iStockphoto/skodonnell).
Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) buka suara soal dugaan praktik pencucian uang yang dilakukan tersangka korupsi Asabri dengan menggunakan aset kripto, seperti bitcoin.

Ketua Bappebti Sidharta Utama menyebutkan saat ini kasus tengah ditangani oleh penegak hukum. Selaku pengawas, ia mewajibkan calon pedagang aset kripto yang terdaftar di Bappebti untuk menyampaikan transaksi bulanan guna menghindari aset kripto sebagai tempat pencucian uang.

"Terkait dengan permasalahan di Asabri, sepengetahuan kami telah dilakukan langkah-langkah hukum oleh penegak hukum," jelasnya, Rabu (21/4).


Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi dan keuangan Asabri melakukan pencucian uang melalui transaksi bitcoin.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febrie Adriansyah mengungkap setidaknya terdapat tiga tersangka yang diduga melakukan dugaan pencucian uang menggunakan mata uang kripto tersebut.

"Dari tiga (tersangka) TPPU ini, lagi pengembangan, ke mana kira-kira. Yang dicari penyidik termasuk salah-satunya kita curigai, ini ada transaksi-transaksi yang dicuci melalui bitcoin," terang Febrie kepada wartawan saat dikonfirmasi, Selasa (20/4).

Kemudian, dari perkembangan kasus, Kejagung menemukan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi Asabri menggunakan nama lain (nominee/pinjam nama) saat bertransaksi menggunakan bitcoin.

Modus transaksi dengan bitcoin kini tengah diselidiki oleh penyidik lantaran diduga merupakan cara pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi Asabri.

"Masih nominee (pinjam nama), nah salah satu kesulitannya tadi dia (tersangka) jarang menggunakan nama langsung. Kalau tidak nominee, keluarga," ujar Febrie saat dikonfirmasi, Rabu (21/4).

Dia menjelaskan bahwa mekanisme pinjam nama ini yang membuat penyidik perlu mendalami transaksi-transaksi menggunakan bitcoin dengan seksama.

Febrie mengatakan dalam menganalisis transaksi bitcoin itu pihak penyidik memerlukan bantuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

[Gambas:Video CNN]

"Dari analisis alat bukti elektronik, nanti kami ketahui di mana saja dari percakapan atau dari bukti itu aliran dana ke perusahaan-perusahaan mana yang memakai bitcoin. Nah itu sedang didalami," ucapnya.

Setelah itu, kata Febrie, penyidik baru dapat memastikan bahwa bitcoin digunakan oleh para tersangka untuk bertransaksi pembelian suatu barang atau jasa.

Namun, ia belum dapat menuturkan lebih lanjut mengenai jenis transaksi yang digunakan, termasuk lokasi transaksi dilakukan berada di dalam atau luar negeri.

Kejagung sebelumnya sempat memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dengan transaksi bitcoin di Indonesia, salah satunya Direktur PT Indodax Nasional Indonesia berinisial OAD untuk menelusuri perkara ini.

Indodax sendiri merupakan perusahaan dagang aset kripto yang sudah terdaftar dan legal menurut Bappebti.

Berdasarkan catatan, belum ada aset kripto yang disita oleh penyidik dari tersangka. Dalam perkara ini, dugaan sementara kerugian keuangan negara ditaksir sebesar Rp23,7 triliun. Adapun nominal sementara yang terkumpul dari sejumlah aset sitaan milik tersangka berkisar Rp10,5 triliun.

Aset sitaan itu di antaranya sejumlah tambang dan barang mewah seperti mobil, apartemen, hotel, tanah, hingga beberapa kapal tongkang. Barang-barang itu akan digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan sebagai alat bukti.

(wel/bir)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK