Bursa Makin 'Sepi' Usai Investasi BPJS Naker Berkurang

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan menurunnya transaksi dari dana peserta BPJS Ketenagakerjaan di pasar saham mempengaruhi aktivitas investor, khususnya institusi domestik yang memiliki kemiripan, seperti Taspen, Dapen, dan dana himpunan masyarakat dalam jumlah besar lainnya.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Laksono Widodo menyebut efek itu disebabkan karena BPJS Ketenagakerjaan merupakan mercusuar atau leader bagi institusi domestik, sehingga pasang surut aktivitas BPJS Ketenagakerjaan mempengaruhi tindakan institusi.

"Turunnya transaksi dari BPJS Ketenagakerjaan cukup berpengaruh terhadap aktivitas transaksi investor khususnya institusi domestik yang memiliki kemiripan dengan BPJS Ketenagakerjaan," terangnya kepada wartawan pada Jumat (23/4).

Kendati demikian, ia menyebut BEI tidak melakukan langkah pemantauan khusus terkait ini. Menurut dia, sebagai operator, BEI tidak berhak mempengaruhi keputusan dan tindakan investasi yang dilakukan investor, termasuk institusi seperti BPJS Ketenagakerjaan.

"Tidak ada pemantauan khusus dari BEI untuk ini," bebernya.

Lebih jauh, selain keputusan BPJS Ketenagakerjaan mengurangi portofolio investasi di pasar saham, ada beberapa faktor lain yang turut memberatkan bursa akhir-akhir ini.

Pertama, investor asing masih mencatatkan jual bersih (net sell). Mengutip RTI Infokom, selama sebulan terakhir tercatat dana asing yang minggat dari bursa saham dalam negeri sebesar Rp4,3 triliun.

Kedua, mulai menggeliatnya perekonomian. Ini tercermin dari Purchasing Managers Index (PMI) RI yang membaik selama lima bulan berturut-turut. Pada Maret, PMI naik ke level 53,2 menjadi yang tertinggi sejak 2014.

"Ekonomi yang mulai bergerak membuat banyak uang di retail diputar balik ke sektor riil," lanjutnya.

Ketiga, muncul kompetitor baru yakni investasi aset kripto.

Sebagai pengingat, beberapa waktu lalu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya bakal mengurangi portofolio saham dan reksa dana. Rencana muncul karena dana jaminan hari tua (JHT) sejak 2018-Februari 2021 mengalami defisit.

Rinciannya, rasio kecukupan dana pada Desember 2018 sebesar 96,6 persen, Desember 2019 sebesar 96,9 persen, Desember 2020 sebesar 95,9 persen, dan Februari 2021 sebesar 95,2 persen.

Rasio kecukupan dana bisa dikatakan sebagai kemampuan lembaga atau perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada peserta atau kemampuan manajemen dalam mendanai program pensiunnya.

"Apa yang menyebabkan defisit? Dari dana yang kami miliki, 100 persen yang kami miliki, ada 23 persen dana yang kami kelola di instrumen saham dan reksa dana," ucap Anggoro dalam rapat kerja bersama Komisi IX, Selasa (30/3).